Konflik Panjang UIN vs Yayasan Berujung Aneksasi Madrasah Pembangunan

Pamulang, bidiktangsel.com - Proses panjang konflik antara UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan pihak swasta Yayasan Syarif Hidayatullah berujung pada aneksasi Madrasah Pembangunan Syarif Hidayatullah di Ciputat, Kota Tangerang Selatan (Tangsel). 

Persoalan ini menjadi sorotan setelah sekolah yang telah berdiri sejak 1970-an tersebut kini beralih pengelolaan ke Yayasan Kesejahteraan Syahid Jakarta yang didirikan dan diketuai Rektor UIN, Asep Saepudin Jahar.

Konflik panjang antara UIN Syarif Hidayatullah dengan Yayasan Syarif Hidayatullah mencapai titik krusial sejak akhir 2025, ketika Madrasah Pembangunan yang berdiri di atas lahan milik Kementerian Agama resmi dianeksasi. 

Baca Juga: Beredar Video Pengendara 'Soft Spoken' di Tangerang yang Lawan Arah, Lalu Minta Maaf Berkali-kali ke Sopir Mobil Lain

Sekolah tersebut sebelumnya dikelola yayasan swasta yang didirikan oleh para dosen dan staf UIN untuk mengembangkan unit pendidikan berbasis Islam.

Madrasah Pembangunan Syarif Hidayatullah selama puluhan tahun berkembang pesat dengan jumlah siswa mencapai ribuan orang dan melahirkan banyak alumni. 

Yayasan Syarif Hidayatullah diketahui telah menyewa lahan seluas 1,1 hektare sejak era 1970-an dengan nilai sewa lebih dari Rp1 miliar per periode.

Ketua Yayasan Syarif Hidayatullah, Ilham Aufa, menjelaskan bahwa konflik mulai muncul saat Kementerian Agama melakukan inventarisasi aset negara, termasuk tanah yang selama ini disewa berbagai yayasan pendidikan. 

Baca Juga: SK Turun, Kepenguruasan PCNU Banyuwangi Dilantik Sabtu Besok di Ponpes Minhajut Thullab Muncar

Menurutnya, keberadaan Madrasah Pembangunan dianggap sebagai bagian dari institusi negara karena didirikan oleh para pegawai UIN.

“Padahal tidak seperti itu. Madrasah Pembangunan didirikan oleh yayasan swasta yang kebetulan diinisiasi para dosen dan staf UIN,” ujar Ilham saat ditemui di kawasan Pamulang, Kamis (3/4/2026).

Ia menilai langkah aneksasi yang dilakukan UIN tidak tepat. Menurutnya, jika tujuan pemerintah adalah mengamankan aset negara, seharusnya hanya fokus pada lahan, bukan mengambil alih bangunan, sistem pendidikan, hingga siswa yang telah dikelola yayasan selama puluhan tahun.

Konflik semakin memanas setelah nilai sewa lahan disebut meningkat tajam dari sekitar Rp1 miliar menjadi Rp4 miliar per tahun.