Posyandu Dinilai Solusi Tepat, Denny Charter Kritik Sentralisasi Program Makan Bergizi Gratis

Bidiktangsel.com — Direktur Eksekutif Index Politica, Denny Charter, melontarkan kritik keras terhadap rencana tata kelola Program Strategis Nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai terlalu sentralistik.

Ia memperingatkan, pengelolaan program melalui satu pintu institusi besar atau yayasan elit berpotensi memperpanjang rantai birokrasi sekaligus membuka celah korupsi baru.

Menurut Denny, model sentralisasi justru berisiko mengaburkan pengawasan publik dan mengurangi efektivitas distribusi manfaat. Ia mendorong pemerintah mengalihkan basis eksekusi MBG ke tingkat akar rumput dengan merevitalisasi peran Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebagai ujung tombak program.

Baca Juga: Minta Sajadah ke Relawan, Bocah Pengungsi Ini Curhat Miliknya Hanyut saat Banjir Bandang Sumatera

“Memaksakan sistem Satuan Pelayanan Pangan Bergizi (SPPG) di bawah kendali yayasan-yayasan elit hanya akan membuka peluang penyelewengan. Sebaliknya, jika pengelolaan diserahkan ke Posyandu, pemerintah bukan hanya membagikan makanan, tetapi sekaligus memperkuat sistem kesehatan masyarakat dan menggerakkan ekonomi desa,” kata Denny dalam keterangan tertulis, Minggu (21/12).

Efisiensi Logistik dan Data Lebih Akurat
Denny menegaskan, Indonesia memiliki infrastruktur sosial yang kuat dengan lebih dari 300 ribu Posyandu yang tersebar hingga tingkat RW dan dusun.

Keberadaan Posyandu di tengah permukiman dinilai mampu memangkas biaya logistik karena dapur produksi berada dekat dengan sasaran penerima manfaat.

Baca Juga: PWI Pusat Finalisasi Draf AD/ART, KEJ, dan KPW: Siap Disahkan di Konkernas 2026

Selain efisiensi biaya, Posyandu juga unggul dalam akurasi data gizi. Melalui Electronic Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM), kader Posyandu memiliki data by name by address terkait kondisi anak-anak di wilayahnya.

“Kader Posyandu mengetahui secara detail siapa yang stunting, gizi kurang, atau memiliki alergi makanan. Ini memastikan intervensi gizi tepat sasaran, bukan sekadar pembagian massal yang rawan tidak terkontrol,” ujarnya.

Dinilai Lebih Tahan Korupsi

Ia juga menyoroti risiko sentralisasi anggaran melalui vendor besar atau entitas pusat yang kerap menjadi titik lemah transparansi.

Baca Juga: KLH Minta Tangsel Percepat Penataan TPA Cipeucang

Menurut Denny, Posyandu menghadirkan mekanisme akuntabilitas sosial yang lebih kuat karena melibatkan pengawasan langsung dari warga setempat.