BNPB dan BMKG Minta Pemda Sigap soal Mitigasi di Daerah: Jangan Menunggu Bencana, Baru Minta Bantuan Pusat

Salah satu jembatan terputus akibat banjir di Tapanuli Utara, Sumatera Utara. (BPBD Kabupaten Tapanuli Utara)

Dalam rapat koordinasi untuk kesiapan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 serta antisipasi bencana hidrometeorologi itu, pemerintah daerah diingatkan terkait pengelolaan tata ruang.

Baca Juga: Hadiri Acara Bakar Batu, Menko Polkam Diangkat Jadi Warga Kehormatan Papua Pegunungan

Deputi Bidang Sistem dan Strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Raditya Jati, menyebut bahwa setiap kepala daerah harus memahami risiko dan mitigasi bencana di wilayah kepemimpinannya.

Soroti Kesiapan Mitigasi Bencana di Daerah

Raditya Jati mengatakan bahwa pemimpin daerah sering menyalahkan curah hujan yang tinggi sebagai penyebab bencana hidrometeorologi.

“ini yang sering kali terjadi dan sering kali menyalahkan curah hujan yang tinggi sehingga mereka tidak siap, padahal sebetulnya juga ada permasalahan misalnya tata ruang,” ucap Raditya Jati dalam rapat tersebut.

Baca Juga: Menko Polkam Kunjungi Papua Pegunungan, Disambut Upacara Adat

Ia kemudian menyoroti tentang kesigapan pemerintah daerah untuk bergerak mandiri, sehingga tak hanya menunggu bantuan dari pemerintah pusat, seperti penetapan status kedaruratan dan kaji cepat kebencanaan.

“Yang paling penting adalah kepala daerah paham, jadi jangan menunggu kejadian bencana baru meminta bantuan dari pusat,” imbuhnya.

Mengenai tambahan informa pemda dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Raditya menyebutnya sebagai peringatan dini yang harus mendapat respons cepat untuk aksi nyata kesiapsiagaan.

Baca Juga: Bupati Aceh Tengah Akui Pemda Tak Mampu Tangani Bencana, Kepala BNPB Sebut Komunikasi Masih Terbatas

Perlunya Tata Ruang yang Sesuai Aturan

Mengenai potensi bencana, Raditya juga menyinggung tentang pengelolaan tata ruang di daerah yang memiliki dampak langsung dengan warga.