Pemkot Tangsel Ubah Strategi Pengentasan Kemiskinan, Tak Sekadar Bansos tapi Dorong Kemandirian Ekonomi

Ciputat – Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) memperkuat strategi pengentasan kemiskinan dengan pendekatan yang tidak hanya mengandalkan bantuan sosial (bansos), tetapi juga pemberdayaan masyarakat, peningkatan keterampilan, akses layanan dasar, dan penguatan ekonomi produktif.

Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie mengatakan, penanganan kemiskinan membutuhkan intervensi yang menyeluruh. Bantuan sosial tetap diperlukan sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat, namun harus dibarengi program yang dapat meningkatkan kemampuan dan pendapatan penerima manfaat.

“Selain bantuan sosial kita juga akan tingkatkan melalui pelatihan kerja, bukan hanya modal tapi bantuan-bantuan yang dibutuhkan oleh masyarakat miskin, supaya mereka bekerja di ekonomi kreatif,” ujar Benyamin, Selasa (29/9/2026).

Menurutnya, pelatihan kerja menjadi salah satu instrumen untuk membuka peluang masyarakat mengembangkan keterampilan sehingga dapat masuk ke sektor ekonomi kreatif dan kegiatan ekonomi produktif.

UMKM Jadi Instrumen Pemberdayaan
Pengentasan kemiskinan di Tangsel juga diarahkan melalui penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pemkot memberikan pelatihan dan pendampingan agar pelaku usaha mampu meningkatkan kualitas produk, pengemasan, pemasaran, hingga pemanfaatan teknologi digital.

Program pemberdayaan tersebut diharapkan tidak berhenti pada peningkatan keterampilan, tetapi dapat membuka akses pasar dan memperkuat kapasitas usaha masyarakat.

Pemkot Tangsel juga mengembangkan pelatihan keterampilan digital bagi masyarakat, termasuk produksi konten bagi pemuda di tingkat kelurahan. Keterampilan tersebut diarahkan agar dapat dikembangkan menjadi peluang usaha maupun sumber pendapatan baru.

Datara Jadi Basis Intervensi Kemiskinan
Selain pemberdayaan, Pemkot Tangsel memperkuat penggunaan data sosial ekonomi melalui Datara (Data Rakyat Tangerang Selatan).

Basis data tersebut digunakan untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program pembangunan. Pendekatan berbasis data diperlukan agar intervensi pemerintah dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat penerima manfaat.

Dengan demikian, program pengentasan kemiskinan tidak hanya berorientasi pada penyaluran bantuan, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan dasar dan potensi peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat.

Bedah Rumah hingga Penataan Kawasan Kumuh

Intervensi kebutuhan dasar juga dilakukan melalui program bedah Rumah Umum Tidak Layak Huni (RUTLH). Program tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat mendapatkan hunian yang lebih layak, sehat, dan aman berdasarkan pengajuan, skala prioritas, serta kondisi rumah.