Purbaya: Harapan di Tengah Keretakan Anggaran

Baca Juga: Digadang-Gadang Jadi Salah Satu Kandidat Pelatih Baru Timnas Indonesia, Ini Rekam Kepelatihan Timur Kapadze

Kalimat yang sederhana, toh dalam dunia fiskal itu bisa seperti pengakuan iman.

Kebijakan Awal: Menggoyang Pohon-pohon Besar
Tidak perlu menunggu lama untuk melihat arah sorongannya. Ia menempatkan dana Rp200 triliun di bank BUMN. Tujuannya: membuka keran kredit, mendorong sektor riil, menyulut mesin pertumbuhan.

Namun, langkah ini juga menimbulkan pertanyaan: apakah uang itu akan bergerak, atau sekadar menjadi angka tidur dalam neraca perbankan?

Ia kemudian memotong transfer daerah 2026. Alasannya: salah kelola dan dugaan penyelewengan.

Langkah ini berani, bahkan berisiko.
Transfer daerah adalah “urat nadi politik lokal”. Tetapi ketegasan juga kadang menjadi obat pahit yang dibutuhkan arsitektur fiskal.

Baca Juga: Polisi Bongkar Kasus Penyelundupan Baju Impor Ilegal, Tindak Truk Pengangkut di Duren Sawit hingga Tol Japek

Berikutnya, dia menolak APBN menanggung utang Kereta Cepat Whoosh. “Utang itu BUMN yang tanggung,” ujarnya.

Proyek senilai ± Rp120 triliun Whoosh adalah gajah putih yang kerap dicicil dengan narasi nasionalisme. Purbaya memotongnya dengan satu kalimat teknis: APBN bukan penyapu jejak kesalahan korporasi.

Langkah ini tidak populer, tetapi membangun sinyal kedisiplinan fiskal yang lama menghilang.

Belum berhenti, Purbaya pun lantas membuat pertimbangan menurunkan PPN. Sekilas terdengar populis. Namun jika daya beli melemah, pemulihan bisa tersendat. Masalahnya, ruang fiskal Indonesia tidak lagi seluas era sebelum pandemi.

Tiga Luka Lama yang Harus Ia Jahit
Di banyak kesempatan, Presiden Prabowo menuntut pertumbuhan 6 persen. Namun Purbaya sedang berjalan di antara tiga kawah finansial:

Baca Juga: Pilot Ungkap Detik-detik Pesawat Jatuh di Persawahan Karawang, Ceritakan Kendala Teknis di Ketinggian 5.500 Kaki

Pertama, ketidakpuasan rakyat soal keadilan anggaran. Kemarahan soal gaji pejabat bukan sekadar nominal. Itu adalah simbol ketidaksetaraan kesempatan.

Kedua, utang negara yang mendekati Rp8.000 triliun. Retorika “utang bisa dibayar” harus dibuktikan dengan strategi penerimaan, bukan hanya optimisme.