Inabanks Investment & Property Outlook 2026: Sepakat Perkuat Sinergi Investasi dan Properti untuk Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Baca Juga: Dishub Tangsel Uji Coba Lampu Lalu Lintas di Simpang Duren, Upaya Atasi Kemacetan dan Tingkatkan Kamseltibcar

Kementerian PKP berperan sebagai operator, regulator, dan fasilitator. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pembebasan BPHTB, retribusi PBG, dan percepatan perizinan pembangunan rumah bagi MBR maksimal 10 hari kerja melalui SKB Tiga Menteri. Selain itu, pemerintah juga memperkuat pembiayaan melalui FLPP sebesar Rp25,1 triliun untuk 350.000 unit rumah dan KUR Perumahan Rp130 triliun guna mendukung pengembang serta kontraktor kecil.

“Skema rent-to-own juga akan diperluas bagi pekerja informal agar mereka dapat memiliki rumah melalui pola sewa-beli yang lebih fleksibel,” tambah Buhari.

Ia optimistis sektor perumahan akan tumbuh positif pada 2026, ditopang oleh penurunan suku bunga BI ke level 4,75%, stimulus fiskal, serta proyek infrastruktur strategis seperti MRT Fase 2, LRT Jabodebek, dan Tol Layang Jabodetabek.

Baca Juga: Uten Sutendi: Hentikan Dulu Pembangunan Fisik, Fokus Rawat dan Manfaatkan yang Sudah Ada!

*BSI Dorong Ekosistem Pembiayaan Syariah Berbasis Griya*

Dalam kesempatan yang sama, Praka Mulia Agung, SVP Consumer Business 1 Bank Syariah Indonesia (BSI), menegaskan peran perbankan syariah sebagai katalis dalam mendukung sektor properti dan ekonomi umat.
“Kami mengawal momentum pemulihan sektor properti melalui produk pembiayaan yang inklusif, berkelanjutan, dan sesuai prinsip syariah,” ujarnya.

Data Office of Chief Economist BSI menunjukkan bahwa KPR nasional tumbuh 7,66% (YoY) hingga Juni 2025, sementara BSI Griya mencatat pertumbuhan lebih tinggi yakni 8,51% (YoY). Dengan rasio NPF hanya 2,10%, BSI menjadi tiga besar bank nasional dengan kualitas aset KPR terbaik, di tengah tren kenaikan NPL di bank konvensional.

BSI kini menempati posisi keenam terbesar untuk portofolio KPR nasional, dengan outstanding Rp59,5 triliun per September 2025. “Kinerja ini menunjukkan daya tahan model pembiayaan syariah terhadap fluktuasi pasar dan tekanan daya beli,” jelas Praka.

Baca Juga: Mahasiswa UNPAM Perkuat Literasi Akuntansi Dasar di SMK Kartika X-1 Kalideres

BSI memperkuat produk unggulan BSI Griya yang mencakup; BSI Griya Sejahtera FLPP, untuk MBR dengan dukungan pemerintah, BSI Griya Simuda, dengan tenor hingga 30 tahun dan step-up installment, dan BSI Griya Takeover dan Refinancing, untuk renovasi dan pembiayaan konsumtif, serta berbagai keunggulan seperti bebas biaya provisi, angsuran pasti sampai lunas, dan hadiah porsi haji/umrah tanpa diundi.

BSI juga memperluas kolaborasi dengan pengembang seperti Summarecon, CitraLand, dan Bosowa Bina Insani, guna menghadirkan solusi hunian yang terintegrasi dengan kebutuhan nasabah prioritas, dokter, guru, dan pelaku usaha.

Selain itu, BSI memperkuat ekosistem syariah nasional melalui tiga pilar: Education & Halal Industry (sekolah Islam, perguruan tinggi, dan lembaga halal), Umrah, Haji, dan Healthcare, serta Socio-Business & Islamic Organizations (pesantren, ZISWAF, dan ormas Islam).
“Ke depan, BSI ingin memperluas peran ekosistem syariah bukan hanya untuk kepemilikan rumah, tapi juga untuk memperkuat ekonomi umat,” kata Praka.

*Sektor Properti Siap Jadi Pilar Ekonomi Baru*

Kepala Badan Advokasi dan Perlindungan Anggota REI, Adri Istambul Lingga Gayo Sinulingga, menekankan pentingnya paradigma baru “Propertinomic” yang memandang sektor properti sebagai pengungkit utama perekonomian nasional. Berdasarkan riset LPEM UI, sektor ini menyumbang sekitar 16 persen terhadap PDB nasional, senilai Rp2.300–2.800 triliun, serta menciptakan 19 juta lapangan kerja yang tersebar di lebih dari 185 sektor turunan.