Baca Juga: Perbedaan Perlakuan Penerima Gratifikasi: Selain Jaksa, Pidananya Sangat Berat?
“Satu level yang cukup rendah, cukup moderate dibandingkan dengan banyak negara. Kita memahami bahwa debt to GDP ratio memang bukan satu-satunya indikator. Kita juga perlu memastikan utang ini kita kelola dengan baik,” terang Suminto.
Sebagai pembanding, Malaysia mencatatkan rasio utang 61,9 persen, Filipina 62 persen, Thailand 62,8 persen, India 84,3 persen, dan Argentina 116,7 persen.
Sementara Vietnam berada di kisaran 37,2 persen, hampir setara dengan Indonesia.
Suminto menambahkan, naiknya nominal utang tidak selalu berarti memburuk, sebab kenaikan PDB turut memperkuat kemampuan bayar negara.
“Utang akan dibiayai oleh pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi akan menyebabkan kita mendapatkan penerimaan negara yang lebih tinggi juga,” tambahnya.
Mayoritas Utang dalam Rupiah, Risiko Kurs Terbatas
Menurut Kemenkeu, struktur utang Indonesia juga relatif sehat, yaitu sekitar 71-72 persen utang kini dalam mata uang rupiah, sedangkan sisanya 28-29 persen dalam valuta asing.
“Ini merupakan komposisi yang baik sehingga kita dapat mengelola risiko pergerakan kurs dengan baik,” tutur Suminto.
Kondisi ini, menurutnya, membuat Indonesia tak terlalu rentan terhadap fluktuasi nilai tukar atau kurs yang kerap mengguncang pasar keuangan global.
Baca Juga: Permata CERITA 2025 Dorong Literasi Keuangan dan Cinta Lingkungan Sejak Dini di Tangerang Selatan
Menkeu: Nominal Bukan Segalanya
Di lain pihak, Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan total utang sebesar Rp9.138 triliun masih dalam batas aman dan tidak perlu dijadikan hal yang patut dikhawatirkan.
“Kalau acuan utang bahaya besar atau enggak, itu bukan dilihat dari nominalnya saja, tapi diperbandingkan dengan ekonominya," terang Purbaya dalam sesi media gathering daring, pada Jumat, 10 Oktober 2025.
Artikel Terkait
Warga Keluhkan Penutupan Jalan Gelatik RT 001/03 Ciputat, Lurah Sawah Fasilitasi Mediasi Tanpa Kepentingan Pribadi
Warga Jalan Gelatik RT.001/03 Kelurahan Sawah Desak Pemerintah Tindaklanjuti Penutupan Akses Jalan, Sengketa Lahan Berujung Blokade
Ketentuan Pensiun Anggota DPR Diuji ke MK: Pemohon Nilai Tak Adil dan Bertentangan dengan Prinsip Negara Hukum
Dewan Pers Dorong Perlindungan Karya Jurnalistik Masuk dalam RUU Hak Cipta
Kadin Tangsel Buka Pendaftaran Calon Ketua, Marhadi Siap Kembalikan Formulir dan Rancang Sinergi Pengusaha Daerah