Sudah Saatnya Pemerintah Rangkul Media yang Dipercaya Rakyat, Bukan Influencer

Baca Juga: Kongres PWI 2025 di Cikarang: Atal S Depari dan Sihono MT Paparkan Visi Misi Calon Ketua Dewan Kehormatan

Pengalaman Buruk dengan Influencer

Indonesia punya banyak catatan soal blunder influencer. ICW mengingatkan, pada masa pandemi pemerintah sempat menggelar konser BPIP yang melibatkan artis. Acara itu justru dikritik karena tidak peka pada situasi krisis.

Kasus lainnya adalah kampanye Omnibus Law dengan tagar “Indonesia Butuh Kerja”. Sejumlah influencer yang ikut mempromosikan akhirnya meminta maaf karena mengaku tidak paham isi kebijakan.

Hal ini menunjukkan influencer rawan jadi alat propaganda tanpa dasar pengetahuan yang mumpuni. Adapun sebuah penelitian internasional yang membuktikan influencer bukanlah solusi untuk digunakan sebagai melakukan agenda politik.

Baca Juga: Tekankan Persatuan Wartawan, Nezar Patria: PWI Sebagai 'Kakak Tertua'

Riset Internasional: Influencer Bukan Solusi

Riset Pew Research Center tahun 2024 di Amerika Serikat menunjukkan hanya 20 persen warga yang rutin mendapat berita dari influencer. Bahkan sebagian besar influencer tidak punya latar belakang jurnalistik.

Artinya, meski mereka populer, kualitas informasi yang mereka sebarkan sering kali diragukan. Hal yang sama bisa terjadi di Indonesia jika pemerintah pada akhirnya dinilai terlalu bergantung pada mereka.

Lantas, mengapa media massa dinilai dapat lebih dipercaya masyarakat ketimbang influencer di media sosial? Hal ini berkaitan dengan kredibilitas standar berita media jurnalistik.

Baca Juga: Kongres Persatuan PWI 2025 Resmi Dibuka di Cikarang, Wamen Komdigi Dorong Konsolidasi dan Soliditas Pers Nasional

Media Bisa Jaga Demokrasi

Selain soal kredibilitas, media juga berperan penting dalam menjaga ruang demokrasi. Dengan menghadirkan informasi berimbang, media membantu publik memahami kebijakan negara secara utuh.

Jika pemerintah hanya mengandalkan influencer, ruang kritik bisa tergerus karena narasi publik dikendalikan oleh buzzer yang dibayar. Itu sebabnya, banyak akademisi mengingatkan agar Presiden kembali pada pola komunikasi klasik yang melibatkan media.

Melihat kritik, data, dan pengalaman buruk masa lalu, jelas menunjukkan buzzer bukan jalan keluar. Presiden Prabowo perlu hadir lebih sering di media massa, menjawab kegelisahan rakyat dengan fakta dan solusi.