Sudah Saatnya Pemerintah Rangkul Media yang Dipercaya Rakyat, Bukan Influencer

Bidiktangsel.com - Sedang ramai menuai sorotan sebagian publik Tanah Air terkait pengakuan influencer kenamaan di Indonesia, Jerome Polin yang mengungkap terkait tawaran yang diduga untuk menjadi buzzer untuk meredam aksi unjuk rasa masyarakat terhadap Parlemen RI.

Lewat akun Instagram pribadinya, @jeromepolin yang diposting pada 29 Agustus 2025, Jerome menampilkan tangkapan layar ajakan membuat narasi damai yang disebut melibatkan pemerintah, DPR, Korps Brigade Mobil (Brimob), hingga ojol.

Baca Juga: Desakan Tangkap Riza Chalid Menguat: Pengamat Hukum Soroti Penegakan Hukum Mafia Migas

“Ini (terkait) buat narasi untuk pencitraan seolah semua baik-baik saja. Jangan sampai lengah, jangan terpecah belah, kawal terus,” tulis influencer tersebut.

Unggahan ini langsung viral dan memunculkan spekulasi terkait pemerintah yang dinilai lebih memilih buzzer ketimbang media massa untuk meredam aksi unjuk rasa tersebut.

Fenomena ini lantas mendorong beberapa tokoh masyarakat hingga pakar komunikasi yang mengingatkan agar pemerintah harusnya lebih merangkul media massa ketimbang influencer dalam menjaga komunikasi dengan masyarakat.

Baca Juga: Kongres Persatuan PWI 2025 Berjalan Sukses, Panitia Sampaikan Apresiasi atas Dukungan Berbagai Pihak

Terlebih, sebagian pakar menyoroti pola lama yang dinilai banyak mengandalkan buzzer dalam agenda politik pemerintah. Berikut ini sederet penuturan menurut pakar ahli hingga akademisi di Indonesia:

Kritik dari Pakar Komunikasi

Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie mengingatkan agar Presiden Prabowo tidak mengulangi pola lama di era Jokowi yang banyak mengandalkan buzzer.

“Tak bisa dipungkiri era Presiden Jokowi banyak menggunakan buzzer dan influencer,” kata Jerry dalam pernyataannya, pada 31 Agustus 2025.

Baca Juga: Walikota Tangsel Ajak Warga Jaga Kota Lewat Pamflet: “Silakan Demo, Tapi Jangan Rusak Kota Kita”

Menurutnya, komunikasi publik yang kredibel seharusnya dilakukan langsung oleh pejabat negara atau melalui media yang memiliki mekanisme verifikasi.