Kongres Persatuan PWI: Jalan Moral dan Hukum atau Jalan KEBLINGER?

Baca Juga: Dorong Penguatan Peran RT/RW, Pemkot Tangsel Gencarkan Pencegahan Kekerasan Perempuan dan Anak

Dan jangan lupa, sebagai wartawan, bukankah fitnah dan manipulasi narasi media di hulu adalah pengkhianatan moral terhadap etika jurnalistik??

Jika hulunya sudah ditemukan unsur pidananya, maka dimana kekuatan hukum hilirnya dapat menyandang status sebagai sebuah kebenaran hukum?

Jika hulunya adalah fitnah, maka dimana kekuatan moral tokoh-tokoh hilirnya untuk memimpin PWI kedepan dan membawa semangat moral PWI sebagai kekuatan demokrasi ke empat di Indonesia, apalah lagi jika tokohnya itu adalah termasuk yang menjadi Anggota DK pada saat Keputusan hulu sumber kekeruhan itu terbit?

Jika konflik di hulu itu sudah jernih dan terang benderang, bukankah secara hukum dan moral, kejernihan hulu itulah yang harus dikuatkan kembali legitimasinya oleh Kongres Persatuan akhir Agustus 2025 mendatang?

Dan bukannya malah memberi ruang kepada siapapun yang merupakan bagian dari pembuat keruh di hulu itu untuk tampil memimpin PWI?

Baca Juga: Tangsel Perkuat Transparansi Publik, Pilar Saga: Layanan Harus Inklusif dan Ramah Disabilitas

Mau ditarok dimana moralitas PWI sebagai pilar keempat demokrasi dalam pentas sejarah pers Indonesia kalau begitu?

Jika kekeruhan itu yang tetap dipelihara dan dimenangkan, bukankah itulah apa yang disebut Bung Karno dengan istilah KEBLINGER?

Semoga nurani, hukum, dan akal sehat tetap menjadi pedoman seluruh insan pers anggota PWI beserta jajaran pengurusnya di semua tingkatan, khususnya dalam menghadapi Kongres Persatuan.

Penutup

Kongres Persatuan bukan sekadar forum memilih ketua umum. Ia adalah ujian sejarah, apakah PWI memilih jalan kejernihan moral dan hukum, atau terjebak dalam kehausan kuasa yang oleh Bung Karno disebut KEBLINGER.

***Disclaimer: Tulisan ini murni analisis berbasis governance, risk, compliance (GRC), bukan sekadar opini moral pribadi.***