Zonasi dan Ujian di Pendidikan Dasar Akan Dihilangkan, Mendikdasmen Beri Bocoran

Baca Juga: Kolaborasi Lintas Sektor Jadi Kunci Kendalikan Inflasi di Banten

“Kami sudah menyampaikan kajian kepada Presiden. Keputusan akhirnya kami serahkan sepenuhnya kepada arahan dan kebijaksanaan beliau,” jelasnya.

Sistem Ujian Nasional (UN) dan zonasi telah lama menjadi bahan perdebatan publik. Penghapusan UN mendapat dukungan sekaligus kritik.

Banyak pihak menginginkan UN tetap digunakan sebagai indikator standar kualitas lulusan, sementara lainnya menilai sistem ini kurang relevan dengan perkembangan pendidikan modern.

Baca Juga: Menteri ATR/BPN Benarkan Keberadaan Sertifikat HGB di Pagar Laut, Kabupaten Tangerang

Sementara itu, sistem zonasi, yang bertujuan untuk pemerataan akses pendidikan, juga sering menuai kritik.

Beberapa orang tua merasa sistem ini membatasi anak mereka untuk masuk ke sekolah favorit, sementara praktik manipulasi data seperti pemalsuan alamat juga marak terjadi.

“Zonasi bertujuan baik, tetapi implementasinya masih memiliki banyak celah, seperti penyalahgunaan data alamat,” kata Abdul Mu’ti.

Menurut Abdul Mu’ti, reformasi sistem PPDB akan memperhatikan berbagai masukan masyarakat dan dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah daerah.

Baca Juga: KCP Bank Banten Resmi Dibuka di Puspemkab Tangerang, Dukung Digitalisasi dan Pembangunan Daerah

“Sistem baru harus memperhatikan kepentingan pemerataan pendidikan, tapi juga fleksibel terhadap kebutuhan masyarakat,” tambahnya.

Ketika ditanya lebih jauh tentang detail sistem baru ini, Abdul Mu’ti memilih untuk tidak memberikan keterangan lebih lanjut.

“Semuanya akan dijelaskan setelah aturan resmi diterbitkan. Kami berharap masyarakat bersabar,” pungkasnya.

Dengan perubahan ini, diharapkan sistem pendidikan Indonesia menjadi lebih adil, transparan, dan responsif terhadap tantangan zaman.

Publik kini menanti pengumuman resmi yang akan memberikan gambaran lebih jelas tentang arah baru pendidikan nasional. (***)