Untuk saat ini pihakya belum bisa memberikan data berapa jumlah bidang tanah PTSL di Tangerang Selatan yang sudah jadi sertifikat. Dia berdalih saat ini sedang melakukan pendataan dan pendalaman ke dalam.
Diakuinya, dalam prosesnya memang ada kondisi-kondisi yang harus di-clear-kan. Tidak semua langsung bisa jadi sertifikat karena ada kondisi-kondisi tertentu yang menjadi penyebabnya. Misalnya, tanah masih dalam sengketa.
Kedua, dokumen-dokumen tanah yang harusnya ada sebagai syarat untuk memenuhi kepastian hukum mungkin belum ada.
“Nah, apakah itu semua sudah ditrek atau belum itu menjadi tugas kami untuk mengurai satu demi satu, jadi kita tidak bisa menjeneralisasi masalah karena hubungan dengan bidang tanah itu one to one, satu bidang tanah satu kepastian hukum, tidak bisa satu kepastian hukum untuk semua bidang tanah,” katanya.
Dia meminta bantuan semua pihak untuk dapat membantu ikut mengurai masalah itu. Di BPN sendiri sudah mulai mengurai masalah tersebut. Pihaknya sudah memanggil satu persatu tim PTSL sebelumnya untuk mencari data terkini yang dikeluhkan masyarakat.
“Pemanggilan juga dilakukan terhadap tim di tingkat kecamatan dan kelurahan, termasuk petugas Satgas. Tolong di-clear-kan apakah berkas-berkas yang belum menjadi sertifikat tersebut sudah masuk ke BPN atau belum,” jelas mantan Kepala Bagian Humas kementerian ATR/BPN ini.
“Jika sudah diterima, apakah list centangan dalam persyaratan sebagai syarat terbitnya sertipikat tanah sudah lengkap atau belum,” sambungnya.
Pihaknya tidak berharap sama sekali masyarakat menjadi terganggu kepentingan-kepentingannya gara-gara surat-surat tanahnya yang sudah pernah diikutsertakan dalam program PTSL belum jadi sertipikat.
