Walikota Tangerang Selatan Benyamin Davnie, juga angkat bicara soal molornya pembuatan sertipikat tanah warga melalui penyuluhan PTSL gratis di wilayahnya. Pihaknya akan berkoordinasi dengan BPN setempat untuk mengetahui lebih dalam alasan lambatnya penerbitan sertipikat tersebut.
"Akan saya koordinasikan dengan kepala BPN Tangsel," kata Benyamin, kepada wartawan melalui pesan tertulis via Whatssap, Rabu (18/8/2021).
Sementara, Ketua DPRD Tangsel Abdul Rosyid mempertanyakan sejumlah tanggungjawab BPN Tangsel yang berkaitan dengan persoalan di masyarakat yang hingga kini belum dituntaskan. Terutama terkait sertifikasi tanah melalui PTSL yang merupakan program presiden Joko Widodo sejak 2017. Kemudian, mengenai sertifikasi tanah aset milik Pemkot Tangsel.
“Dua agenda itu menjadi perhatian kita,” kata Abdul Rosyid kepada wartawan, Selasa (24/8/2021).
Dari dua pertanyaan itu, pihaknya telah mendapat keterangan dari pihak BPN Tangsel. Mengenai program PTSL, pihak BPN mengaku akan mencoba petakan dan segera dituntaskan. Kepala BPN Tangsel yang baru menjabat selama beberapa minggu itu juga akan fokus terhadap penyelesaian persoalan tersebut.
Pihak BPN mengakui lambatnya penyelesaian sertifikasi tanah melalui program PTSL ini lantaran terkendala persoalan-persoalan data dokumen tanah yang diajukan masyarakat.
Namun demikian, pihaknya berkomitmen untuk merampungkan semuanya. (*/Red)
