Pendapatan Daerah Dikoreksi, TAPD–Banggar DPRD Tangsel Sesuaikan Evaluasi Gubernur

photo author
Radi Iswan, Bidik Tangsel
- Rabu, 24 Desember 2025 | 16:29 WIB
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tangsel, Bambang Noertjahjo, mengatakan hasil evaluasi Gubernur
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tangsel, Bambang Noertjahjo, mengatakan hasil evaluasi Gubernur

Serpong, bidiktsngsel.com - Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Tangerang Selatan bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Tangsel menggelar rapat menindaklanjuti hasil evaluasi Gubernur Banten. 

Fokus utama pembahasan masih berkutat pada koreksi pendapatan daerah yang dinilai belum sepenuhnya memenuhi tahapan dan format perencanaan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tangsel, Bambang Noertjahjo, mengatakan hasil evaluasi Gubernur menunjukkan sebagian besar tahapan dan format belum terpenuhi karena faktor situasional serta dinamika kabupaten/kota.

Baca Juga: FGD Hakordia 2025: Inspektorat Gelar Evaluasi, Inspektorat Pula Jadi Juara

“Yang berkaitan dengan masalah format tahapan, hampir sebagian besar memang tidak terpenuhi karena situasional dan kondisi kabupaten/kota,” ujar Bambang usai rapat dalam wawancara doorstep, Rabu (24/12-2024).

Menurut Bambang, koreksi pendapatan merupakan hal yang lazim dalam proses evaluasi anggaran. Pemerintah daerah, kata dia, harus menyesuaikan dengan angka yang ditetapkan pemerintah provinsi.

“Soal pendapatan ada koreksi, itu biasa. Misalnya awalnya ditetapkan 100, ternyata tidak tercapai, kita sudah mengikuti 100 dari opsi perencanaan. Kalau menurut mereka kurang pasang, ya kita ikuti angka versi mereka,” jelasnya.

Baca Juga: Perkuat Akuntabilitas Berbasis Risiko, Inspektorat Tangsel Tegaskan Komitmen Antikorupsi

Ia menegaskan, pembahasan saat ini masih terfokus pada sektor pendapatan dan tahapan perencanaannya. Diskusi terkait belanja daerah belum masuk tahap pembahasan.

“Sementara ini kita masih bahas pendapatan dengan tahapan. Ini diskursus baru, soal belanja nanti,” tegas Bambang.

Terkait besaran koreksi, Bambang mengakui nilainya cukup signifikan. 

Hal itu dipengaruhi beberapa faktor, salah satunya penyesuaian target pendapatan yang bersumber dari kebijakan provinsi.

“Ada besar sih. Salah satunya soal BBNKB. Target provinsi yang awalnya kita ikuti dalam perencanaan ternyata tidak tercapai, itu berdampak. Termasuk juga penetapan TKD, itu juga berpengaruh,” paparnya.

Baca Juga: Menteri LH Awasi Krisis Sampah Tangsel, Ancaman Sanksi hingga Pidana Mengemuka

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Radi Iswan

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X