Anggaran Fantastis Pemkot Tangsel Dipertanyakan, Budayawan Uten Sutendi: "Tak Ada Lagi Tempat untuk Bersembunyi"

Serpong, bidiktangsel.com – Polemik terkait penggunaan anggaran Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan kembali mencuat di ruang publik.

Dalam diskusi daring Group Tangsel Club (TC), Rabu (24/9/2025), budayawan Uten Sutendi menyoroti sejumlah pos anggaran yang dinilai janggal dan terkesan boros.

Uten mempertanyakan transparansi serta efektivitas penggunaan dana publik yang jumlahnya mencapai ratusan miliar rupiah. 

Baca Juga: Pemkot Tangsel Respon Kritik Leony soal Anggaran Makan Minum Rp60 Miliar, Penggiat Literasi Usul Festival di HUT Kota

Ia menilai, penjelasan Wali Kota Tangsel hingga kini belum menjawab persoalan mendasar soal logika penyusunan anggaran.

“Bagaimana mungkin anggaran makan RSUD bisa sampai Rp66 miliar? Perjalanan dinas dan promosi wisata mencapai Rp117 miliar, itu perjalanan macam apa sampai semahal itu? Apakah biaya hotel dan pesawat keliling Nusantara memang masih relevan?” ujar Uten dalam dialog tersebut.

Menurutnya, program perjalanan dinas dan promosi wisata Tangsel tidak menunjukkan hasil yang signifikan. 

Bahkan, ia menilai Dinas Pariwisata tidak memiliki obyek wisata unggulan yang bisa dijadikan magnet promosi.

Baca Juga: Leony Bedah Laporan Keuangan Tangsel 2024, Wali Kota Benyamin Jelaskan Anggaran Suvenir Rp20,48 Miliar

“Promosi wisata seperti apa toh hasilnya juga tidak ada. Obyek wisata yang ada dan dibangun puluhan miliar saja malah hancur berantakan. Kalau begitu, untuk apa menghabiskan anggaran sebesar itu? Ganti saja kepala dinasnya,” tegas Uten.

Ia juga menyinggung anggaran pelatihan dan bimbingan teknis (bimtek) yang seringkali hanya berujung pada seremoni tanpa dampak nyata. 

Uten menekankan, seharusnya anggaran besar dialihkan untuk pelayanan publik yang langsung dirasakan masyarakat.

Baca Juga: Pemkot Tangsel Klarifikasi Isu yang Berkembang, Wali Kota Benyamin Davnie: “Transparansi Informasi Terus Kami Perbaiki”

Selain itu, ia menyoroti lemahnya fungsi pengawasan anggaran oleh legislatif maupun lembaga auditor negara.