Baca Juga: Korupsi Berulang di BUMD Kabupaten Serang, BCW dan Pengamat Desak Evaluasi Total
Seruan Transparansi dan Penindakan Hukum
Temuan pelanggaran administrasi, dugaan penggunaan perusahaan bayangan, serta kualitas proyek yang buruk membuat kasus ini semakin sensitif secara politik.
Publik menyoroti keterkaitannya dengan pejabat legislatif Tangsel.
Direktur KPN sekaligus pengamat politik UNIS, Adib Miftahul, menyatakan kasus ini mencerminkan mafia anggaran di daerah.
“Kalau benar ada rekayasa tender dan penyalahgunaan kewenangan, ini bukan sekadar proyek, melainkan potret nyata mafia anggaran di daerah. Situasi sekarang publik itu cerdas, mudah melihat dugaan penyimpangan. Ini yang membuat rakyat marah pada DPRD Tangsel,” ujarnya.
Baca Juga: Ketua RW Pertanyakan Perapihan Pasca Galian, PGN Pastikan Pemasangan Gas Aman dan Terkoordinasi
Hingga kini, Kabid Pedestrian DSDABMBK, Sabrina, tidak merespons konfirmasi wartawan meski telah dihubungi melalui telepon dan pesan singkat.
Sementara itu, nomor kontak Ketua DPRD Tangsel yang biasa digunakan juga tidak aktif.
Masyarakat pun menunggu, apakah dugaan skandal proyek pedestrian Ciater Rp7,1 miliar ini benar-benar akan diusut tuntas oleh aparat penegak hukum, termasuk KPK, atau hanya akan menjadi catatan gelap lain dalam sejarah pembangunan Kota Tangerang Selatan.
(***)
Artikel Terkait
Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI Tinjau Terminal Pondok Cabe
Kuasa Hukum Yayasan Shekinah Glory Klarifikasi Polemik Gedung Serbaguna
Mengapa Proyek RSUD Tangsel Rp235 Miliar Belum Diselidiki?
Jadi Penginapan Harian, Warga Minta Pemkot Tangsel Lakukan Langkah Tegas
Ditanya Soal Dualisme PWI Banten, Munir: Insya Allah Nanti Semua Selesai