Nasib 6.139 PPPK Tangsel: Antara Harapan Pengakuan dan Tantangan Keadilan

Baca Juga: 1.021 Unit Kendaraan Pemkot Tangsel Menunggak Pajak, Tunggakan Capai Rp1,13 Miliar: BPK Soroti Lemahnya Tertib Administrasi Daerah

Maka, jika tahun depan sesuai rencana akan diberikan sekitar Juni atau Juli, namun meleset misalnya, karena faktor defisit anggaran atau ada hal lain, tentu perlu penjelasan.

Di sisi lain, ini juga bukan soal hitam-putih hukum semata. Ini soal keadilan dan profesionalisme, asas yang seharusnya menjadi pondasi pengelolaan ASN.

Sebagai ASN, PPPK tentu berhak mendapatkan perlakuan dan penghargaan yang proporsional sesuai beban kerja dan kontribusinya.

Perlu dicatat, untuk menggaji 6.139 PPPK saja, Pemkot Tangsel harus menganggarkan sekitar Rp 30 miliar dan itu diperkirakan masih kurang.

Dari total 30 miliar, maka satu orang mendapatkan gaji sekitar Rp 4,8 juta dan besaran itu tergantung dengan skema tingkat pendidikan dan formasi.

Baca Juga: Empat Tersangka Ditetapkan, Perkembangan Kasus Korupsi Di DLH Tangsel Kerugian Negara Capai Rp21,6 Miliar

Dengan demikian anggaran Rp 30 Miliar untuk satu bulan gaji PPPK. Maka dalam waktu 12 bulan totalnya mencapai Rp 360 Miliar. Andai saja ditambah dengan tunjangan, bisa saja angkanya tembus Rp 1 triliun lebih untuk belanja pegawai.

Ini sudah termasuk tunjangan bagi ASN yang ada di Tangsel dan gaji pegawai paruh waktu yang tidak terjaring dalam skema PPPK. Dengan demikian ada penambahan beban APBD dari target capaian.

Maka wajar jika tunjangan belum masuk dalam agenda prioritas karena angkanya cukup besar. Tapi PPPK juga tidak bisa dibiarkan pasrah jika nanti tahun depan tak kunjung menerima tunjangan.

Mereka berhak menanyakan langsung ke Pemkot Tangsel, bahkan meminta penjelasan tertulis jika tunjangan tidak dianggarkan.

Tak kalah penting, pemerintah daerah juga berkewajiban memberikan pembinaan kepada PPPK. Seminar, workshop, pelatihan teknis, semua itu adalah bagian dari investasi peningkatan kapasitas ASN.

Baca Juga: Kondisi Memprihatinkan SDN Sukamaju Tanara Disorot Bupati Serang, Pembangunan Didorong Masuk Prioritas APBD 2026

Dengan pelayanan publik yang semakin kompleks, maka PPPK perlu didorong terus mengembangkan diri. Tak hanya soal kerja administratif, tapi juga kedisiplinan, loyalitas, dan etika profesi.

Sebagai ASN dengan sistem kontrak, PPPK pun wajib dievaluasi secara berkala. BKPSDM harus melakukan penilaian tahunan terhadap kinerja mereka.