Suhendar menandaskan, memberikan informasi kepada masyarakat termasuk dalam pemenuhan hak asasi masyarakat.
Sejumlah permohonan informasi yang diminta diantaranya, transparansi soal Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang bersumber dari APBN.
"Lalu saya juga meminta realisasi setor penerimaan negara bukan pajak, progress program PTSL, daftar pegawai PNS dan non PNS, penggunaan barang termasuk operasional kendaraan, laporan lelang kegiatan dari pihak ke tiga serta hal lainnya. Pengelolaan ini harus terbuka ke masyarakat," ucap Hendar. (*)
