Baca Juga: Dibalik Secangkir Kopi: Jejak Pahit Kolonialisme yang Melahirkan Kopi Preanger
Dapur Sekolah sebagai Solusi
Sebagai alternatif, muncul gagasan untuk mengembalikan konsep MBG ke lingkungan sekolah agar menjadi bagian dari sistem pendidikan. Pendekatan ini dinilai lebih efektif karena sekolah dapat menjadi pusat kontrol kualitas sekaligus ruang edukasi gizi bagi siswa.
Konsep ini serupa dengan praktik di Jepang, di mana program makan di sekolah tidak sekadar distribusi makanan, tetapi juga bagian dari kurikulum pembelajaran. Siswa tidak hanya makan, tetapi juga belajar mengenai gizi, kesehatan, dan budaya pangan.
Jika diterapkan di Indonesia, program ini bisa dikembangkan melalui skema dapur sekolah yang dikelola secara transparan oleh institusi pendidikan. Dengan demikian, sekolah tidak hanya menjadi objek penerima program, tetapi juga aktor utama yang memiliki kendali terhadap kualitas makanan yang disajikan.
Pendekatan ini juga memungkinkan penggunaan anggaran pendidikan secara lebih akuntabel karena program tersebut benar-benar menjadi bagian dari proses pembelajaran.
Baca Juga: SMSI Tangsel Santuni Puluhan Anak Yatim di Safari Ramadan, Tebar Berkah Jelang Idul Fitri
Koperasi Merah Putih dan Tantangan Pembiayaan
Selain MBG, program kedua yang juga menjadi sorotan adalah gagasan pembentukan Koperasi Merah Putih. Program ini diharapkan menjadi instrumen penguatan ekonomi rakyat melalui sistem koperasi yang lebih modern dan terintegrasi.
Namun dalam praktiknya, program ini berpotensi menghadapi tantangan serius, terutama dalam aspek pembiayaan dan tata kelola. Jika tidak dirancang secara hati-hati, koperasi yang seharusnya menjadi alat pemberdayaan masyarakat justru bisa berubah menjadi beban fiskal baru bagi negara.
Dalam banyak pengalaman pembangunan ekonomi, koperasi hanya dapat berkembang apabila didukung oleh manajemen profesional, transparansi, serta partisipasi aktif dari anggotanya. Tanpa tiga hal tersebut, koperasi berisiko menjadi proyek administratif yang tidak memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Baca Juga: PWI Tangsel Berbagi Berkah Ramadan, Santuni Puluhan Anak Yatim
Momentum Evaluasi Kebijakan
Pemerintahan Presiden Prabowo memiliki peluang besar untuk menjadikan kritik publik sebagai bahan perbaikan kebijakan. Evaluasi terhadap dua program besar ini bukanlah tanda kegagalan, melainkan bentuk kedewasaan dalam tata kelola pemerintahan.
Dalam sistem demokrasi modern, keberanian untuk melakukan koreksi justru menjadi indikator kepemimpinan yang kuat. Program strategis negara harus selalu ditempatkan dalam kerangka kepentingan jangka panjang bangsa, bukan sekadar keberhasilan politik jangka pendek.