Kontradiksi dengan Pernyataan Publik
Secara teknis, DPRD memang benar bila menyatakan tidak ada kenaikan “gaji pokok”.
Namun publik menilai bantahan tersebut menyesatkan karena kenaikan tunjangan pada akhirnya meningkatkan pendapatan bulanan anggota dewan secara substansial.
“Ini jelas bentuk manipulasi bahasa. Gaya politik bahasa Abu Nawas dipakai. Gaji pokok mungkin tidak naik, tapi tunjangan yang jumlahnya jauh lebih besar justru terus meningkat setiap tahun. Faktanya, total pendapatan mereka bertambah besar,” ujar Adib Miftahul pengamat kebijakan publik Kajian Politik Nasional (KPN) yang juga dosen UNIS Tangerang.
Baca Juga: BPBD Cemaskan Potensi Gempa MMI 8, Bandung Raya Dibayangi Ancaman Sesar Lembang
Motif di Balik Bantahan
Beberapa analis menyebut ada tiga motif utama di balik bantahan DPRD:
- Menjaga citra politik di tengah kondisi ekonomi rakyat yang sulit.
- Menghindari sorotan publik terhadap kesenjangan antara pejabat dan masyarakat.
- Strategi komunikasi, dengan memisahkan istilah “gaji” dan “tunjangan” agar tidak menimbulkan gejolak.
Tuntutan Transparansi
Kenaikan tunjangan DPRD ini memicu keresahan masyarakat. Adib mendesak agar Pemkab Tangerang membuka data APBD terkait DPRD secara transparan serta menjelaskan alasan kenaikan tunjangan yang dinilai tidak sejalan dengan kondisi masyarakat.
Baca Juga: Polisi Tangkap Pencuri Sepatu di Ciputat, Tersangka Sudah 5 Kali Beraksi
“Kalau DPRD bilang tidak ada kenaikan, dokumen resmi membantahnya. Ini menurunkan kepercayaan publik. Sudah saatnya BPK dan KPK melakukan audit khusus,” tegas Adib.
Klaim DPRD Tangerang yang menyatakan tidak ada kenaikan gaji ternyata tidak sejalan dengan fakta peraturan resmi.
Dalam tiga tahun terakhir, tunjangan DPRD justru melonjak signifikan, termasuk tambahan tunjangan transportasi pada 2025. Publik berhak tahu dan menuntut transparansi penuh. (***)