Oleh: Junaidi Rusli
Artikel - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) tengah berada di persimpangan sejarah. Kongres Dipercepat yang digelar tahun ini bukan sekadar forum formalitas pemilihan ketua umum, melainkan arena pertarungan nilai: integritas melawan intrik, klarifikasi melawan fitnah.
Di tengah pusaran isu, dua nama mencuat sebagai poros utama: Hendry Ch Bangun (HCB), ketua umum PWI yang sah, dan Akhmad Munir, tokoh yang digadang sebagai penantang kuat dengan dukungan sejumlah pihak, termasuk kelompok Kongres Luar Biasa (KLB) yang dipimpin Zulmansyah Sekedang.
Baca Juga: Janji Pejabat Tinggal Janji, Warga Kampung Kandang Sapi Pilih Swadaya Perbaiki Jalan Rusak
Fitnah yang Jadi Senjata Politik
Hendry sebelumnya digempur isu dugaan korupsi dana hibah BUMN. Tuduhan itu digoreng sedemikian rupa dan dijadikan amunisi politik untuk mendelegitimasi kepemimpinannya.
Ironisnya, isu ini dimainkan tanpa memenuhi prinsip paling dasar dalam jurnalisme: cover both side.
Namun fakta berbicara lain. Polda Metro Jaya resmi menghentikan penyelidikan lewat SP2 Lid bernomor B/1609/VI/RES.1.11/2025/Direskrimum tertanggal 10 Juni 2025.
Dokumen yang ditandatangani Kasubdit Kamneg, AKBP Akta Wijaya Pramasakti, menegaskan: tidak ada bukti korupsi sebagaimana dituduhkan.
Artinya, serangan yang sempat menodai nama Hendry hanyalah fitnah tanpa dasar hukum. Tetapi kerusakan telah terjadi. Publik keburu digiring untuk melihat PWI melalui kacamata tuduhan, bukan fakta.
Baca Juga: Siapkan Rumah Aman bagi Korban Kekerasan Perempuan dan Anak, Benyamin: Perlindungan Harus Menyeluruh
Islah dan Pertarungan Baru
Kini, setelah tercapai jalan islah, Kongres Dipercepat digelar. Hendry dan Munir maju sebagai kandidat ketua umum.
Pertarungan ini bukan lagi sekadar soal siapa lebih populer atau lebih berpengaruh, melainkan ujian nilai: apakah PWI akan terus dibangun di atas fitnah, atau kembali pada khittah sebagai rumah besar wartawan yang menjunjung etika dan integritas?