Wakil Bupati Lebak Terima Dokumen Rencana Kontingensi Bencana Gempa Bumi dan Tsunami

Lebak, bidiktangsel.com - Wakil Bupati Lebak Ade Sumardi menerima dokumen Rencana Kontingensi Bencana Gempa Bumi dan Tsunami pada Kamis, 3 Agustus 2023.

Dokumen tersebut diserahkan oleh perwakilan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui program Indonesia Disaster Resilience Initiatives Project (IDRIP).

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Lebak berterima kasih kepada BNPB yang telah membantu Kabupaten Lebak dalam menyusun rencana kontingensi bencana gempa bumi dan tsunami sehingga dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam penanganan darurat bencana.

Baca Juga: Peserta didik TK Al-Azhar 17 Bintaro Berkunjung ke Kantor Wali Kota Tangerang Selatan

Ia berpesan agar seluruh stakeholder mulai dari TNI/Polri, perangkat daerah, dunia usaha, organisasi kemanusiaan dan pihak lainnya dapat menyusun SOP sesuai dengan hasil rencana kontingensi yang telah disepakati bersama.

"Diharapkan dengan adanya dokumen ini mampu dioperasikan tepat waktu dan menjadikan operasi kemanusiaan tanggap darurat bencana berjalan efektif," ujar Ade.

Sebagai informasi, pembuatan dokumen rencana kontingensi bencana gempa bumi dan tsunami melalui program IDRIP BNPB dilaksanakan serentak di 30 kabupaten/kota di Indonesia.

Selain pembuatan dokumen renkon, BNPB juga memberikan program pemasangan rambu evakuasi dan pembentukan desa tangguh bencana di wilayah tinggi risiko bencana tsunami.

Baca Juga: Monitoring Dan Evaluasi Keterbukaan Badan Publik 2023 Kota Cilegon

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam menghadapi ancaman bencana gempa bumi dan tsunami serta menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat yang tinggal di daerah risiko tinggi terdampak bencana sehingga masyarakat tersebut dapat adaptif, tangguh dan mandiri dalam menghadapi ancaman bencana.

Penyerahan dokumen rencana kontingensi bencana gempa bumi dan tsunami ini merupakan wujud komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana.

Dengan adanya dokumen ini, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penanganan darurat bencana, sehingga dapat mengurangi korban jiwa dan kerugian material. (***)