Gubernur Andra Soni: Sekolah Gratis, Strategi Pemprov Banten Tekan Angka Putus Sekolah

Bidiktangsel.com - Gubernur Banten Andra Soni, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten untuk menekan angka putus sekolah melalui program Sekolah Gratis.

Program ini diprioritaskan bagi jenjang pendidikan menengah swasta yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

​Hal tersebut disampaikan Gubernur Andra Soni saat memberikan sambutan pada pembukaan kegiatan Al-Azhar Sports, Education, Art, Culture, and Entertainment (Alseace) di SMA Al Azhar Bumi Serpong Damai (BSD), Kota Tangerang Selatan, Rabu (14/1/2026).

Baca Juga: Tim KLH–DLH Tangsel Tinjau Timbunan Sampah di Cirendeu

​Gubernur mengungkapkan, angka putus sekolah tingkat menengah di Provinsi Banten masih menjadi perhatian serius. Hal ini tercermin dari rata-rata lama sekolah masyarakat Provinsi Banten yang baru mencapai 9,16 tahun.

​"Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemprov Banten sejak Tahun Ajaran 2025-2026 telah meluncurkan program Sekolah Gratis bagi siswa SMA, SMK, dan Sekolah Khusus (SKh) swasta," ujar Gubernur.

​Jangkau 60 Ribu Siswa

Gubernur memaparkan, pada tahun pertama pelaksanaannya, program Sekolah Gratis telah memberikan manfaat kepada puluhan ribu pelajar dari ratusan sekolah yang ada di Banten.

Baca Juga: Opini | Skenario Rp50 Juta dan Upaya Membungkam Kritik Mahasiswa

​"Pada tahun pertama, program Sekolah Gratis sudah menjangkau kurang lebih 60 ribu siswa yang tersebar di 814 sekolah," jelasnya.

​Lebih lanjut, Gubernur menjelaskan bahwa mekanisme program ini menerapkan prinsip gotong royong. Fasilitas sekolah gratis difokuskan bagi siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu guna mewujudkan pemerataan akses pendidikan. Sementara itu, bagi orang tua yang memiliki kemampuan ekonomi, pembiayaan pendidikan tetap menjadi tanggung jawab keluarga.

​"Ini bentuk gotong royong. Pemerintah mengurusi anak-anak yang berlatar belakang dari keluarga tidak mampu agar tercapai pemerataan akses pendidikan," tegasnya.

Baca Juga: DJP Serahkan Tersangka Faktur Pajak Fiktif, Negara Rugi Rp170 Miliar

​Ke depan, Gubernur berkomitmen untuk melanjutkan dan memperluas cakupan program ini. Ia menargetkan jangkauan program dapat menyasar satuan pendidikan berbasis keagamaan, seperti Madrasah Aliyah.