Editorial: Menata Arah Pembangunan Provinsi Banten — Sekarang, Esok, dan Nanti

Provinsi Banten hari ini berdiri di ambang babak baru dalam sejarah pembangunannya. 

Lebih dari dua dekade setelah memisahkan diri dari Provinsi Jawa Barat, Banten telah menunjukkan sejumlah capaian penting: laju pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil, pembangunan infrastruktur di wilayah pesisir dan pedalaman, serta kontribusi industri yang signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). 

Namun, di balik deretan capaian tersebut, tersimpan tantangan laten yang terus mengemuka—ketimpangan antarwilayah, tata kelola pemerintahan yang belum sepenuhnya akuntabel, dan minimnya inovasi dalam layanan publik.

Saat ini, arah pembangunan Provinsi Banten perlu diletakkan kembali pada fondasi yang berpihak kepada seluruh lapisan masyarakat.

Kawasan Tangerang Raya telah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dengan geliat industri, jasa, dan properti yang mendunia. 

Namun, kesenjangan semakin tampak jelas jika dibandingkan dengan wilayah selatan seperti Lebak dan Pandeglang, yang masih menghadapi kendala mendasar dalam infrastruktur jalan, layanan kesehatan, hingga akses pendidikan.

Ini adalah tantangan nyata bagi para pemangku kebijakan di Banten—bagaimana menciptakan pembangunan yang tidak hanya cepat, tapi juga merata. 

Pembangunan tidak bisa lagi berorientasi pada pertumbuhan statistik semata, melainkan harus hadir sebagai perubahan konkret dalam kehidupan warga.

RPJPD Banten 2025–2045: Momentum Menyusun Ulang Prioritas

Saat ini, Pemerintah Provinsi Banten tengah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025–2045.

Dokumen ini bukan sekadar formalitas teknokratis, tetapi bisa menjadi tonggak strategis dalam menentukan wajah Banten selama dua dekade mendatang. 

Visi pembangunan masa depan harus dilandaskan pada keberanian politik untuk mengoreksi arah, memprioritaskan pembangunan manusia, serta mengembangkan institusi yang adaptif dan transparan.

Pembangunan fisik memang penting, tetapi membangun kapasitas manusia dan memperkuat institusi jauh lebih mendesak.

Reformasi birokrasi harus berjalan beriringan dengan transformasi digital dan pengembangan ekonomi lokal yang berbasis potensi daerah seperti UMKM, pertanian berkelanjutan, dan pariwisata inklusif.