Alokasi Anggaran Pakaian Dinas Gubernur Banten Rp1 Miliar Menuai Kritik

Serpong, bidiktangsel.com - Alokasi anggaran lebih dari Rp1 miliar untuk pengadaan pakaian dinas Gubernur dan Wakil Gubernur Banten menuai kritik tajam dari berbagai pihak.

Ketua Pengurus Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Keadilan, Abdul Hamim Jauzie, menyatakan bahwa kebijakan ini tidak mencerminkan empati terhadap kondisi ekonomi masyarakat Banten yang masih berjuang dalam pemulihan pascapandemi.

Baca Juga: OKK PWI Banten, Mashudi: Kita Kembali ke Rumah Besar PWI

"Di tengah kondisi ekonomi yang sulit, banyak warga masih berjuang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Alokasi anggaran sebesar itu untuk pakaian dinas sangat berlebihan, tidak pantas, dan tidak berempati," ujar Hamim pada Rabu (19/2).

Menurut LBH Keadilan, anggaran tersebut seharusnya dialihkan untuk program yang lebih bermanfaat bagi masyarakat, seperti peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan.

Hamim menyoroti bahwa Gubernur Banten sebelumnya telah menjanjikan program sekolah gratis yang hingga kini masih membutuhkan alokasi dana yang memadai.

Baca Juga: OKK PWI Banten: Pj Gubernur Banten Ajak Pers Dukung Kebijakan Pemerintah

"Anggaran ini bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih penting dan mendesak bagi masyarakat. Ini adalah contoh nyata dari ketidakpedulian pemerintah terhadap kondisi riil yang dihadapi oleh rakyat," tambahnya.

LBH Keadilan mendesak pemerintah daerah untuk segera mengevaluasi kebijakan anggaran tersebut dan mengalihkannya ke sektor yang lebih bermanfaat bagi masyarakat luas.

Mereka juga meminta adanya transparansi dalam penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah agar penggunaan dana publik lebih tepat sasaran.

Baca Juga: Gugatan Theo Ditolak, Majelis Hakim Kabulkan Eksepsi PWI

"Kami meminta agar pemerintah daerah lebih bijak dalam mengelola anggaran dan lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat yang sebenarnya," tegas Hamim.

Kritik terhadap alokasi anggaran ini mencerminkan kekhawatiran masyarakat terkait prioritas kebijakan pemerintah daerah.

Publik berharap adanya peninjauan kembali serta komitmen nyata dalam penggunaan anggaran untuk kepentingan yang lebih substansial bagi kesejahteraan warga Banten.