Pemprov Banten Bantah Hambat Fasilitasi Raperda Kabupaten Serang, Ini Penjelasannya

Dan juga melakukan fasilitasi Biro Hukum Setda Provinsi Banten memberikan fasilitasi terhadap Raperda yang diajukan dan evaluasi Biro Hukum Setda Provinsi Banten mengevaluasi Raperda untuk memastikan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Setelah itu rekomendasi Biro Hukum Setda Provinsi Banten memberikan rekomendasi atas Raperda yang diajukan serta penetapan Raperda Kabupaten/Kota menetapkan Raperda menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Hadi mengimbau kepada seluruh Kabupaten/Kota di Banten untuk mengajukan fasilitasi dan evaluasi Raperda melalui sistem e-perda.

Baca Juga: Memahami Keistimewaan Malam Lailatul Qadar: Malam yang Penuh Berkah dan Kebajikan

Hal ini untuk mempermudah proses dan menghindari hambatan dalam penyusunan Perda.

Pemprov Banten melalui Biro Hukum Setda Provinsi Banten siap membantu dan memfasilitasi Kabupaten/Kota dalam penyusunan Raperda.

Proses fasilitasi dan evaluasi Raperda dilakukan melalui sistem e-perda dengan beberapa tahapan yang jelas. Hadi juga mengimbau kepada seluruh Kabupaten/Kota di Banten untuk mengajukan Raperda melalui sistem e-perda untuk mempermudah proses dan menghindari hambatan. (***)