Mengoptimalkan Perencanaan Pembangunan Daerah: Pj Sekda Provinsi Banten Memimpin Rakortekrenbang 2025

Kota Serang, bidiktangsel.com - Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Provinsi Banten, Virgojanti, menekankan pentingnya langkah strategis dalam mengoptimalkan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) Provinsi Banten Tahun 2025.

Menurutnya, rencana pembangunan daerah haruslah saling berkesinambungan.

"Kami mengundang Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten untuk membahas usulan kegiatan yang akan dilaksanakan Pemerintah Pusat dan Provinsi di daerah," ungkap Virgojanti saat membuka Rakortekrenbang Provinsi Banten Tahun 2025 di Aston Serang Hotel & Convention Center, Kamis (29/2/2024).

Baca Juga: Pj Gubernur Banten, Raih Penghargaan Prestisius sebagai Kepala Daerah Pendukung Pengelolaan Zakat Terbaik

Virgojanti menyatakan bahwa hasil Rakortekrenbang Provinsi Banten akan disampaikan ke tingkat nasional, menjadikan kegiatan ini sebagai wadah untuk mensinkronisasi program kegiatan yang dibutuhkan di daerah.

"Kami berharap usulan kami berkualitas dan strategis agar dapat dilaksanakan dengan baik di wilayah Provinsi Banten," tambahnya.

Selain itu, Virgojanti berharap kegiatan ini dapat mencapai kesepakatan bersama terhadap program serta memberikan rekomendasi untuk mendukung pencapaian pembangunan nasional, yang nantinya akan menjadi masukan dalam koordinasi teknis Provinsi dan Rakortekbang Nasional.

"Kami ingin memastikan bahwa target pemerintah pusat terkait kebijakan wajib harus dilaksanakan di daerah. Melalui Rakortekrenbang ini, kami berharap usulan yang diajukan dapat menjawab kebutuhan daerah Provinsi Banten," ungkapnya.

Baca Juga: Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah, Sabet Baznas Award 2024 untuk Ketiga Kalinya

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten, Mahdani, menjelaskan bahwa Rakortekrenbang ini berlangsung mulai 29 Februari hingga 1 Maret 2024 dengan pembahasan sebanyak 31 topik terkait urusan, indikator makro, dan kewilayahan.

"Kegiatan ini bertujuan untuk mematangkan usulan yang diajukan oleh OPD provinsi dan Kabupaten/Kota, serta mempertahankan 20 kegiatan kewenangan nasional yang telah diusulkan," katanya.

Mahdani menambahkan bahwa kegiatan ini juga bertujuan untuk menyelaraskan program atau kegiatan dari Pemerintah Pusat, Provinsi, hingga Pemerintah Kabupaten/Kota.

"Ini juga dalam rangka menarik sebanyak mungkin APBN masuk ke Provinsi Banten, sehingga dapat mempercepat kesejahteraan masyarakat Banten," tandasnya. (***)