"Jika hal-hal sepele muncul lalu sesak di ruang media sosial, ini adalah konsekuensi dari keterbukaan informasi itu sendiri. Maka pintar-pintarlah menerjemahkan pasal demi pasal. Tegas menjadi keharusan, tapi jangan sampai langkah yang diberlakukan, menimbulkan kerancuan apalagi multitafsir," papar Azis.
Pada posisi ini, Azis mendukung pernyataan Presiden Jokowi, agar Polri mampu membuat pedoman interpretasi resmi terhadap pasal-pasal Undang-Undang ITE. Agar, kedudukannya jelas.
"Semangatnya satu, jangan sampai ada yang dirugikan dari kebebasan berpendapat. Dan mampu melindungi objek maupun subjek dari persoalan yang mencuat," ulas Wakil Rakyat dari Dapil II Lampug ini.
Sejalan dengan itu, DPR juga meminta Kapolri untuk meningkatkan pengawasan, agar penerapan UU ITE konsisten, akuntabel, dan memberikan rasa adil bagi masyarakat.
"Penegasan Presiden Jokowi menjadi preambule. Pembuka langkah Polri dalam mengedepankan azas keadilan. DPR pun prihatin, belakangangan ini riuh masyarakat saling lapor. Saya perlu mengingatkan bahwa negara kita adalah negara hukum yang selalu melindungi kepentingan yang lebih luas dan menjamin keadilan masyarakat," tutur Azis.
Terakhir, pria yang sempat mengenyam pendidikan di SDN Jember Lor III itu kembali mengingatkan, bahwa bangsa Indonesia selalu menjadi bangsa yang menghargai pendapat dalam penegakan demokrasi dalam kehidupan mapun sistem politik. Jangan sampai pelaksanaannya justru kontradiksi dengan cita-cita yang diinginkan.
"Yakinlah, jika semangat saling menghargai pendapat maka demokrasi akan jernih. Tidak sebaliknya kental dengan rasa kegamangan. Kita harus terus membangun dan memelihara konsep besar kebangsaan agar perjalanan sejarah politik dan kepemimpinan terus tumbuh," pungkas Azis Syamsuddin. (as)
