Jakarta, bidiktangsel.com - Peta politik di DPR berubah. Mayoritas fraksi saat ini menyatakan tidak setuju adanya revisi UU Pemilu. Parpol pendukung pemerintah yang awalnya setuju revisi UU Pemilu, berbalik arah dengan menarik dukungan yaitu F-PKB, F-NasDem, dan F-Golkar.
Kabar yang berkembang, sikap partai tersebut diambil setelah para pimpinan parpol tersebut menjalin komunikasi dengan perwakilan pemerintah sehingga akhirnya mengambil sikap menarik dukungan terhadap revisi UU Pemilu.
Menjawab sejumlah spekulasi yang berkembang, Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin menegaskan, secara garis besar argumen atau sikap berbalik arah tersebut karena kondisi pandemik COVID-19 yang melanda Indonesia dan dunia saat ini.
Kondisi saat ini menjadi hambatan serius bagi upaya melibatkan partisipasi publik dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu secara intensif. Fakta sebaran wabah makin meluas tak bisa dipungkiri, sementara Pemerintah tengah berjuang merealisasikan program vaksinasi.
"Lebih baik energi dan sumber daya bangsa Indonesia difokuskan dalam penanganan serta dampak pandemik COVID-19 di bidang ekonomi, sosial, dan pendidikan. Langkah itu sangat logis. Jangan kita abaikan keselamatan dan sisi kemanusiaan. Karena hal ini bagian erat demokrasi," terang Azis Syamsuddin dalam keterangannya, Senin (15/2/2021).
DPR harus membantu pemerintah yang kini sedang fokus dalam penanganan pandemik dan dampaknya. Sehingga sudah tepat agar pemerintah diberikan kesempatan mengatasi persoalan tersebut.
"Rekan-rekan di Komisi II sebagai pengusul RUU Pemilu sudah menggelar rapat Pimpinan bersama Ketua kelompok fraksi (Kapoksi) pada Rabu (9/2/2021). Ini upaya menyikapi perkembangan terkini. Hasilnya, Komisi II sepakat untuk tidak melanjutkan pembahasan revisi Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu," papar Azis Syamsudin.
