Lampung, bidiktangsel.com - Dunia sedang dihadapkan pada kondisi yang tidak aman, krisis pangan yang sedang melanda. dunia. Untuk itu Indonesia harus bertindak mulai sekarang agar tidak terjadi dekade pembangunan yang hilang, kira harus berupaya mengantisipasi dan menangani krisis yang terjadi.
Semua pihak termasuk pemerintah harus bekerjasama menghadapi ancaram krisis pangan. Pertanian modern harus diperkuat. Langkah extra ordinary harus dilakukan. Smart farming pemanfaatan inovasi teknologi di era revolusi industri 4.0 seperti internet of things, drone, robot contruction dan artifical intelegent , ujar SYL
Kementeriaan Pertanian melalui Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Pertanian Jan S. Maringka melaksanakan Dialog Jaga Pangan yang dilaksanakan di Sesat Agung Nuwo Balak Gunung Sugih, Jl. Raya Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah pada Kamis 11 Agustus 2022.
Dalam Kegiatan dialog ini dihadiri oleh Ketua Komisi IV Anggota Komisi IV DPR RI, Bupati Lampung Tengah, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Lampung, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Lampung Tengah, Ketua Kontak Tani dan Nelayan Andalan, Kabupaten Lampung Tengah, Ketua Asosiasi Petani Singkong Kabupaten Lampung Tengah, dan Ketua Asosiasi Pengolahan Aci Kabupaten Lampung Tengah.
Melalui kegiatan dialog jaga pangan ini diharapkan Inspektorat selaku APIP dapat memberikan solusi dan mitigasi risiko-risiko secara cermat,cermat dan akurat dalam pengembangan budidaya ubi kayu. Ubi kayu menjadi komoditas unggulan dikabupaten Lampung Tengah. Ubi kayu merupakan salah satu diversifikasi pangan, sehingga dengan pengembangan ubi kayu yang maksimal maka dapat mendukung ketahanan pangan.
Kita akan selalu mendukung program berkelanjutan Kementerian Pertanian untuk mewujudkan rakyat Lampung Tengah berjaya menuju pertanian maju mandiri dan modern , ujar sekda Kabm Lampung Tengah Nirlah, SH, MH
"Permasalahan yang muncul adalah ketersediaan pupuk subsidi yang langka akibatnya banyak terjadi penyelewengan dan kebocoran terhadap pembagian pupuk urea dan NPK ,ujar Ketua Komisi IV Sudin.