Transformasi Struktural Prabowo Subianto dan Siasat Kebudayaan Fadli Zon

Oleh Poetra Adi Soerjo Direktur Eksekutif Open Parliament Institute

Opini - SETIAP perubahan besar dalam sejarah bangsa selalu bertumpu pada dua dimensi yang saling berkaitan. Dimensi pertama adalah perubahan struktur material yang mengatur distribusi sumber daya, kekuasaan, dan kesempatan ekonomi. Dimensi kedua adalah perubahan cara pandang kolektif yang membentuk orientasi masyarakat terhadap dirinya sendiri dan terhadap dunia. Transformasi hanya akan menghasilkan dampak jangka panjang apabila kedua dimensi tersebut bergerak secara bersamaan. Dalam konteks ini, pembacaan Fadli Zon terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menarik untuk dikaji sebagai upaya menghubungkan agenda transformasi ekonomi dengan proyek kebudayaan nasional.

Dalam wawancaranya di kanal YouTube Refly Harun pada 3 Juni 2026, Fadli Zon mengemukakan bahwa berbagai kebijakan yang ditempuh pemerintahan Prabowo tidak dapat dipahami semata sebagai langkah teknokratis. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bagian dari transformasi struktural yang diarahkan untuk mengubah posisi Indonesia dalam sistem ekonomi global sekaligus membangun kembali kesadaran kebangsaan yang lebih percaya diri. Pandangan ini menempatkan kebudayaan bukan sebagai sektor yang berdiri sendiri, melainkan sebagai kerangka makna yang memberi arah bagi perubahan politik dan ekonomi.

Baca Juga: Jalan Sehat 10K Langkah Meriah, KORMI Tangsel Ajak Warga Hidup Sehat dan Bahagia

Dari perspektif ekonomi politik, agenda yang sering dikaitkan dengan pemerintahan Prabowo menunjukkan kecenderungan untuk memperkuat kapasitas negara dalam mengelola sumber daya strategis. Hilirisasi industri, penguatan instrumen investasi negara, pembangunan ketahanan pangan, serta peningkatan kontrol terhadap value chain industri nasional merupakan bagian dari upaya memperbesar nilai tambah yang dihasilkan di dalam negeri. Tujuan utamanya adalah mengurangi ketergantungan pada pola ekonomi yang selama puluhan tahun menempatkan Indonesia sebagai pemasok bahan mentah bagi pasar global.

Argumen mengenai pentingnya transformasi semacam ini memiliki landasan historis yang kuat. Banyak negara yang berhasil melakukan lompatan pembangunan tidak bergantung pada mekanisme pasar semata. Negara-negara Asia Timur menunjukkan bahwa kapasitas negara dalam mengarahkan investasi, melindungi sektor strategis, dan mengembangkan industri nasional merupakan faktor penting dalam proses industrialisasi. Dalam kerangka tersebut, penggunaan kewenangan negara dipahami sebagai instrumen untuk memastikan bahwa pasar bekerja sejalan dengan kepentingan pembangunan nasional.

Di sinilah letak relevansi gagasan Fadli Zon mengenai hubungan antara transformasi struktural dan kebudayaan. Baginya, persoalan utama Indonesia tidak hanya terletak pada distribusi kekayaan atau posisi dalam ekonomi global. Persoalan yang sama pentingnya adalah bagaimana bangsa ini memandang dirinya sendiri. Pengalaman kolonial yang panjang tidak hanya meninggalkan ketimpangan ekonomi, tetapi juga menghasilkan pola mental yang sering menganggap kemajuan sebagai sesuatu yang selalu datang dari luar. Akibatnya, ketergantungan ekonomi kerap berjalan beriringan dengan ketergantungan simbolik dan psikologis.

Baca Juga: Baku Menjadi Alarm Dunia, Fahri Hamzah Dorong Reformasi Total Sektor Perumahan Nasional

Dalam kajian pascakolonial, fenomena tersebut sering dijelaskan sebagai keberlanjutan struktur kolonial dalam bentuk yang lebih halus. Kolonialisme berakhir secara politik, tetapi cara berpikir yang menempatkan bangsa sendiri pada posisi subordinat dapat terus bertahan dalam kesadaran sosial. Karena itu, dekolonisasi tidak cukup dilakukan melalui perubahan institusi. Dekolonisasi juga memerlukan perubahan dalam cara masyarakat memahami identitas, sejarah, dan potensinya sendiri.

Perspektif inilah yang tampaknya menjadi dasar bagi siasat kebudayaan Fadli Zon dalam transformasi struktural yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto melalui berbagai kebijakannya. Dalam konteks ini, transformasi struktural yang dijalankan Presiden Prabowo memperoleh signifikansi yang lebih luas. Berbagai agenda yang menjadi prioritas pemerintahannya, mulai dari hilirisasi industri, penguatan ketahanan pangan, pembangunan kapasitas negara, pengelolaan sumber daya strategis, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan MBG, menunjukkan adanya upaya untuk memperkuat fondasi nasional secara menyeluruh. Kebijakan-kebijakan tersebut dapat dibaca sebagai usaha memperbesar kapasitas Indonesia dalam menentukan arah pembangunannya sendiri di tengah kompetisi global yang semakin kompleks.

Dari perspektif ekonomi politik, transformasi struktural selalu berkaitan dengan perubahan posisi suatu negara dalam sistem internasional. Negara yang menguasai teknologi, industri, dan rantai nilai produksi memiliki ruang yang lebih besar dalam menentukan kebijakan nasionalnya. Sebaliknya, negara yang bergantung pada ekspor bahan mentah dan arus modal eksternal menghadapi keterbatasan dalam mengendalikan masa depannya sendiri. Karena itu, agenda hilirisasi dan penguatan kapasitas produksi nasional memiliki makna strategis dalam proses pembangunan jangka panjang.

Baca Juga: Merger atau Joint Venture: Jalan Mana yang Lebih Sehat untuk Korporasi Indonesia?

Pembacaan semacam inilah yang kemudian dikembangkan Fadli Zon melalui perspektif kebudayaan. Fadli Zon menempatkan transformasi struktural yang dilakukan Presiden Prabowo dalam kerangka yang lebih besar daripada sekadar perubahan kebijakan ekonomi. Ia melihatnya sebagai bagian dari proses dekolonisasi nasional yang bertujuan memperkuat kedaulatan negara sekaligus membangun kembali kepercayaan diri bangsa.

Menurut Fadli Zon, persoalan Indonesia tidak hanya berkaitan dengan struktur ekonomi yang diwariskan sejarah kolonial. Persoalan yang sama pentingnya terdapat pada cara bangsa ini memahami dirinya sendiri. Selama bertahun-tahun, Indonesia sering diposisikan dalam narasi sebagai bangsa yang pernah dijajah, bangsa yang tertinggal, atau bangsa yang harus terus mengejar ketertinggalan dari negara lain. Narasi tersebut memiliki dasar historis, namun dalam jangka panjang dapat membentuk kesadaran kolektif yang terlalu berpusat pada pengalaman ketertundukan.