Bidiktangsel.com - Pembukaan akses di sebagian wilayah masih jadi PR bagi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), salah satunya di Bener Meriah, Aceh.
Kawasan tersebut masih sulit dijangkau, sehingga bantuan yang datang pun belum optimal.
Hal tersebut membuat masyarakat di Bener Meriah harus berjalan kaki puluhan kilometer demi mendapatkan beras hingga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Baca Juga: Novel Baswedan soroti tentang banjir Sumatera dan kaitannya dengan tindak pidana korupsi
Sebuah video di TikTok menunjukkan masyarakat Bener Meriah yang tengah mengantre untuk mendapatkan BBM.
‘Pasar Minyak Dadakan’
Dikutip dari keterangan video yang diunggah akun TikTok @seputar.provinsi.aceh pada Jumat, 12 Desember 2025, para warga berkumpul di kampung Kem, Bener Meriah untuk mendapatkan BBM.
Dalam video disebutkan bahwa momen itu erjadi pada Senin, 8 Desember 2025 lalu.
“Suasana pasar minyak di kampung Kem. Warga berbondong-bondong datang dari Takengon dan Bener Meriah untuk membeli sembako dan BBM,” tulis keterangan dalam unggahan tersebut.
Sementara dari video, terlihat warga yang antre dan mengelilingi mobil-mobil bak terbuka yang membawa drum.
Lebih lanjut, di sekitar para warga tampak kondisi tebing dengan bekas longsoran tanah yang masih merah.
Warga Harus Jalan Kaki 3-4 Jam untuk Cari Beras dan BBM
Sebelumnya, sebuah video diunggah oleh akun TikTok @joe_sastra pada Selasa, 9 Desember 2025 menunjukkan banyak warga yang melintasi jalur bekas longsoran tanah dan disebut tengah mencari bantuan beras.
Artikel Terkait
Icha Terpilih Pimpin KONI Tangsel 2025–2029, Musorkot IV Tegaskan Persatuan Menuju Porprov 2026
Fraksi PDI-P Sidak TPA Cipeucang, Desak Pembentukan Pansus Sampah Tangsel
Plesiran Rp1,5 Miliar di Tengah Efisiensi, Pemkot Tangsel Disorot Publik, Pengamat: “Tidak Ada Urgensinya, Cenderung Menghambur-hamburkan Anggaran”
Tinjau Pembangunan GSG Pamulang Tangsel, Pilar: Bisa Dimanfaatkan untuk Kegiatan dan Olahraga Masyarakat
Operasi Tanggap Darurat Banjir Aceh: Akses Jalan, Logistik, dan Armada Udara Dimaksimalkan Pemerintah