Soal Kontroversi 3 Bupati Aceh yang Tak Sanggup Atasi Bencana, Wamendagri Anggap Wajar dan Janjikan Bantuan dari Pusat

Baca Juga: Ganti Armada Angkut Sampah, Pemkot Tangsel Pesan Truk Baru Berteknologi Penampung Lindi

Gubernur Mualem Buka Pintu Undur Diri

Dalam kesempatan berbeda, Mualem menyebut bupati atau kepala daerah yang cengeng dan tidak mampu menangani bencana banjir lebih baik mengundurkan diri.

"Kalau ada bupati yang cengeng dan menyerah menghadapi musibah ini, silakan mengundurkan diri atau turun dari jabatan," tegas Mualem kepada awak media di Aceh Timur, pada Jumat, 5 Desember 2025.

"Kita ganti dengan yang lain, yang siap bekerja untuk rakyat," imbuhnya.

Menurut Mualem, banjir yang terjadi saat ini bukan bencana biasa.

Baca Juga: WALHI: Pemerintah Harus Evaluasi dan Audit Pemilik Izin Penambangan di 3 Provinsi Terdampak Banjir-Longsor Sumatera

Banjir yang melanda Aceh sebagai tsunami jilid kedua, karena dampak dan luas wilayah terdampaknya lebih parah dari peristiwa tsunami pada 2004.

"Kalau tsunami 2004, air hanya datang sekitar 2 jam," terang Mualem.

"Akan tetapi, bencana banjir kali ini, air menggenangi rumah warga sampai lima hari lebih. Ini penderitaan luar biasa bagi rakyat Aceh," tambahnya.

Mendagri: Tak Bisa Ditangani Mandiri

Secara terpisah, Mendagri Tito justru menekankan kemandirian pemerintah daerah (pemda) dalam menangani bencana di daerah harus memperhatikan skala bencana tersebut.

Baca Juga: Jalsah Salanah Ahmadiyah 2025 di Tangerang: 3.000 Peserta Hadir, Tekankan Persatuan, Damai, dan Keterbukaan Publik

Terkait 3 pejabat Bupati Aceh yang menyatakan tak sanggup atasi bencana di wilayahnya, Tito menilai hal tersebut karena tidak semua bencana bisa ditangani secara mandiri.

"Jangan berpikir bahwa semua bencana pasti harus kepala daerahnya mandiri," ungkap Tito di Kantor Kemendagri, Jakarta, pada Selasa, 2 Desember 2025.