Lahan Milik Jusuf Kalla di Makassar Diserobot Mafia Tanah, JK Sebut Menteri Nusron Sudah Pastikan Siapa Pemiliknya

Baca Juga: Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie: Hidupkan Kembali Semangat Pahlawan Lewat Aksi Nyata

Pria yang juga pernah mejabat sebagai menko kesejahteraan rakyak itu menilai lemahnya pengawasan dan penegakan hukum menjadi salah satu faktor mengapa mafia tanah masih bisa beroperasi secara bebas.

Masalah Nasional yang Harus Ditangani Serius

JK menegaskan, praktik mafia tanah adalah kejahatan serius yang harus diberantas secara sistemik.

Mantan wakil presiden itu mengingatkan bahwa jika tidak ditangani, persoalan ini bisa merusak kepercayaan publik terhadap hukum dan menciptakan ketidakpastian dalam dunia investasi dan pembangunan nasional.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk memberantas mafia tanah.

Baca Juga: Siswa SMP di Tangsel Jadi Korban Bullying Sadis, Keluarga Desak Tanggung Jawab dan Evaluasi Sekolah

Menurutnya, masyarakat perlu berani melapor jika menemukan praktik manipulasi data pertanahan atau upaya perampasan lahan.

Pernyataan Menteri ATR/BPN Jadi Penguat

Dalam kasus JK, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid disebut telah menegaskan bahwa tanah sengketa tersebut sah milik Jusuf Kalla.

Hal ini memperkuat posisi hukum JK dalam menghadapi dugaan perampasan lahan oleh pihak tertentu.

Dengan penegasan itu, JK berharap pemerintah tidak hanya menindak kasusnya, tetapi juga menjadikan peristiwa ini sebagai momentum untuk membenahi sistem pertanahan nasional dan menutup celah hukum yang selama ini dimanfaatkan mafia tanah.

Baca Juga: Di Balik Optimisme Menkeu Purbaya Kejar Target Pajak, Ada Sisa di Akhir Tahun 2025 yang Dinilai Berat

“Menteri ATR/BPN Nusron sudah mengatakan bahwa yang sah itu milik saya. Mafianya harus diberantas, dilawan. Kalau dibiarkan, akibatnya akan seperti ini,” pungkasnya.(***)