Di Balik Optimisme Menkeu Purbaya Kejar Target Pajak, Ada Sisa di Akhir Tahun 2025 yang Dinilai Berat

Baca Juga: Wali Kota Tangsel Dampingi Wakil Panglima TNI Tinjau Koperasi Merah Putih, Dorong Ekonomi Warga Berbasis Gotong Royong

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP, Rosmauli menyatakan, dengan sistem baru itu, marketplace akan memungut pajak otomatis saat transaksi terjadi, sehingga memudahkan pelaku usaha sekaligus meningkatkan kepatuhan pajak.

“Ketentuan ini juga bertujuan memperkuat pengawasan aktivitas ekonomi digital dan menutup celah shadow economy, khususnya dari pedagang online yang belum menjalankan kewajiban perpajakan,” ujar Rosmauli dalam keterangan resminya, pada 26 Juni 2025 lalu.

Rosmauli menambahkan, keterlibatan marketplace dalam penerimaan pajak, diharapkan mampu menciptakan sistem pemungutan yang lebih proporsional dan transparan.

Baca Juga: Masih Proses Penyelidikan, Muncul Isu Terorisme dalam Insiden Ledakan di SMAN 72 Jakarta

“Dengan melibatkan marketplace sebagai pihak pemungut, diharapkan pemungutan PPh Pasal 22 ini dapat mendorong kepatuhan yang proporsional, serta memastikan kontribusi perpajakan mencerminkan kapasitas usaha secara nyata,” jelasnya.

Kontribusi Sektor Pajak di APBN 2025

Dalam APBN 2025, pemerintah menargetkan PPh mencapai Rp1.209,2 triliun, meningkat 13,8 persen dibanding outlook 2024.

Dari jumlah itu, PPh nonmigas diperkirakan berkontribusi Rp1.146,4 triliun.

Sementara itu, PPN dan PPnBM ditargetkan memberikan penerimaan Rp945,1 triliun, ditopang konsumsi domestik dan ekonomi digital.

Baca Juga: Datangi RS Islam Cempaka Putih, Pramono Anung Ungkap Kondisi Korban Ledakan SMAN 72 Jakarta

Pajak lainnya, seperti PBB dan jenis pajak lain, masing-masing diperkirakan naik menjadi Rp27,1 triliun dan Rp7,7 triliun.

Adapun realisasi pajak neto hingga Mei 2025 tercatat Rp683,26 triliun, turun 10,13 persen dibanding periode sama di tahun 2024 lalu. (***)