Menkeu Purbaya Tegaskan Data Keuangan Daerah Akurat, Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

bidiktangsel.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa seluruh data keuangan yang digunakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersumber dari data resmi dan telah melalui proses verifikasi berulang.

Pernyataan tersebut disampaikan usai dirinya menerima sejumlah protes dari kepala daerah yang menilai data anggaran Kemenkeu tidak akurat.

Dalam pidatonya pada Upacara Hari Pemuda ke-97 dan Hari Oeang ke-79, Jumat (31/10/2025), Purbaya menepis tudingan tersebut dengan menekankan pentingnya ketelitian dan keakuratan data dalam pengelolaan keuangan negara.

Baca Juga: Mendagri Tito: Daerah Harus Efisien Kelola Anggaran, Bukan Sekadar Keluhkan Penurunan TKD

“Banyak daerah yang protes dan agak sedikit menyalahkan Kemenkeu dengan data yang tidak akurat, tapi kami selalu berpegang pada data resmi yang sudah dicek berkali-kali,” ujar Purbaya dalam siaran YouTube resmi Kemenkeu.

Ia menambahkan, pengecekan dan validasi data dilakukan langsung oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Askolani, untuk menjaga kredibilitas pemerintah dalam pengelolaan dana publik.

“Saya minta teman-teman semua juga ke depan melakukan hal yang sama, cek dan double cek,” tegasnya.

Baca Juga: Roy Suryo Sindir Gibran Pilih Hadiri Acara Mancing Saat Peringatan Sumpah Pemuda: “Itu Level Pak RT, Bukan Wapres”

Pantau Penyerapan Dana APBN

Meski baru dua bulan menjabat, Menkeu Purbaya telah aktif melakukan kunjungan lintas kementerian guna memastikan penyerapan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berjalan optimal.

“Saya datang ke kementerian bukan untuk mengganggu kebijakan mereka, tapi untuk memastikan uang yang kita alokasikan benar-benar dipakai semaksimal mungkin,” jelasnya.

Menurutnya, penyerapan anggaran yang baik akan memberikan dampak langsung bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Baca Juga: Tito Karnavian Ungkap Dua Penyebab Data Keuangan Pemda di BI dan Kemendagri Beda Rp18 Triliun

“Kita pastikan setiap rupiah bekerja untuk rakyat. Jadi, pengelolaan APBN harus optimal di pusat maupun di daerah,” ujarnya.