Pantas Orang Miskin Sulit Punya Rumah, Menkeu Purbaya Bongkar Skandal Sektor Perumahan, BP Tapera Dibidik

Jakarta, bidiktangsel.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meluncurkan kritik tajam yang mengguncang sektor perumahan. Setelah meneliti data calon penerima Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), Purbaya menemukan kejanggalan serius.

Asumsi publik mengenai skor kredit buruk di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dianggap menghambat, disimpulkan masyarakat hanya sebagai ilusi. Sebelumnya, banyak pihak meyakini tunggakan kecil di bawah Rp 1 juta di SLIK telah menggagalkan 110.000 rakyat memiliki rumah.

Baca Juga: Alwani, S.Pd., M.Pd. Terpilih Jadi Ketua DEKOPINDA Tangsel 2025–2030: Siap Wujudkan Gerakan Koperasi Modern dan Berdaya Saing

Menkeu Purbaya bahkan telah berencana membersihkan data tersebut ke OJK. "Saya menjanjikan mendatangi OJK hari Kamis untuk meminta data di-clear-kan," ujar Purbaya dengan tegas di Kementerian Keuangan. "Namun, setelah kami periksa, jumlah kasusnya jauh lebih sedikit, tidak mencapai 110.000," tambahnya.

Dugaan Penipuan Angka Terbongkar:

Verifikasi mendadak oleh Menkeu setelah bertemu Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) membuahkan hasil mencengangkan. Fakta ini menimbulkan pertanyaan besar: Siapa yang membuat data palsu ini? Purbaya kini memburu dalang dan pihak yang terlibat.

Baca Juga: Jalan Yang Dulu Rusak dan Berlubang Telah Berubah Menjadi Mulus dan Nyaman

Purbaya mengungkapkan, dari total 110.000 kasus yang diklaim terhambat SLIK, faktanya yang berpotensi lolos KPR subsidi hanya sekitar 100 orang. "Dari 110.000 itu, paling yang bisa kami akomodasi hanya 100 orang," jelasnya. Ia menyimpulkan, pembersihan nama dari SLIK tidak akan menyelesaikan isu permintaan perumahan.

Biang Keladi:

Menteri Purbaya menyatakan adanya kesalahan perhitungan yang fatal. Ia menduga keras BP Tapera dan pengembang terperangkap narasi tunggal yang menyalahkan SLIK sebagai akar masalah.

Baca Juga: Peringatan Hari Santri Nasional 2025, Ribuan Santri Ramaikan Pemkot Tangsel,

Kini, Menkeu Purbaya mengalihkan perhatiannya. Ia memerintahkan penyelidikan mendalam untuk menemukan penyebab sesungguhnya yang menghambat KPR.

Data dari bank besar (BTN) menunjukkan bahwa tunggakan kecil bukan penyebab utama dari ribuan kasus bermasalah. Ini menandakan masalah penyerapan KPR dan terhambatnya konstruksi jauh lebih kompleks daripada sekadar catatan merah SLIK.