Perintah Wapres Diabaikan, Meutia Hafidz Lupa Asalnya dari Wartawan?

Oleh: Junaidi Rusli | Wakil Ketua Umum FPRMI

Serang, Banten – Absennya Menteri Komunikasi dan Digital, Meutia Hafidz, dalam perayaan Hari Ulang Tahun ke-2 Forum Pimpinan Redaksi Multimedia Indonesia (FPRMI) pada 18 Juli 2025 lalu, menimbulkan kekecewaan dan sorotan tajam. 

Terlebih, ketidakhadirannya terjadi meskipun telah ada surat resmi dari Sekretariat Wakil Presiden RI yang secara eksplisit meminta dirinya hadir mewakili Wapres sebagai Keynote Speaker dalam acara yang dihadiri para pimpinan media nasional.

Surat bernomor B-31/KSN/SWP/KK.04/07/2025, tertanggal 12 Juli 2025, menyebut bahwa Wapres RI menugaskan Meutia Hafidz untuk menghadiri langsung kegiatan FPRMI di Serang, Banten. 

Baca Juga: KomDigi Dinilai Offside, Kritik Tajam Muncul karena Dinilai Ambil Alih Wewenang Kementerian Kesehatan

Namun, hingga acara usai, tak ada tanda-tanda kehadiran Menteri Komdigi maupun pejabat tinggi lain yang ditugaskan secara setara. Lebih ironis lagi, tidak ada penjelasan resmi atas absensi tersebut.

Simbol Ketidakhormatan pada Dunia Pers

Bagi sebagian besar insan pers, kehadiran seorang pejabat negara dalam acara semacam ini bukan hanya soal formalitas, melainkan bentuk penghormatan terhadap profesi jurnalisme yang selama ini menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyuarakan kebenaran dan membangun demokrasi.

Meutia Hafidz sendiri merupakan mantan wartawan senior. Pengalamannya di dunia jurnalistik seharusnya membentuk kepekaan terhadap pentingnya komunikasi dan empati terhadap komunitas yang pernah membesarkan namanya.

Namun, absensinya tanpa penjelasan dalam momen penting FPRMI seolah menjadi simbol bahwa ketika seorang wartawan masuk ke lingkar kekuasaan, ia bisa saja lupa pada asal-usulnya. 

Sebuah ironi menyakitkan bagi dunia pers yang terus berjuang di tengah tekanan regulasi dan disrupsi digital.

Baca Juga: Hadiri Kick Off CKG, Gubernur Banten Andra Soni : Penting Untuk Cegah dan Deteksi Dini Masalah Kesehatan

Etika Birokrasi Dipertanyakan

Ketidakhadiran Meutia Hafidz juga menjadi catatan penting dari sisi tata kelola pemerintahan dan birokrasi.