Istana Bantah Pangkas Anggaran Mitigasi Bencana Hingga 50 Persen, BMKG Ajukan Dispensasi

Jakarta, bidiktangsel.com – Polemik terkait pemotongan anggaran Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terus bergulir.

Sebelumnya, beredar informasi bahwa anggaran BMKG dipangkas hingga 50,35 persen, menimbulkan kekhawatiran akan terganggunya mitigasi bencana di Indonesia.

Namun, pihak Istana membantah klaim tersebut dan menyatakan bahwa layanan publik tetap menjadi prioritas utama pemerintah.

Baca Juga: Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Seperti Pesta Pernikahan Setiap Hari, Tantangan Besar bagi Pemerintah

Menanggapi kabar pemotongan anggaran, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menegaskan bahwa informasi tersebut tidak akurat.

"Tidak benar anggaran BMKG terkena efisiensi sebesar 50 persen," ujar Hasan pada Selasa, 11 Februari 2025.

Ia menyarankan agar informasi terbaru dikonfirmasi langsung ke BMKG. Meski demikian, Hasan tidak merinci besaran pemangkasan anggaran yang sebenarnya.

Baca Juga: Pelaksanaan Hari Pers Nasional 2025 dan Legitimasi Kuat Kepengurusan PWI Pusat Secara Empiris

Ia menegaskan bahwa layanan publik, termasuk mitigasi bencana, tidak masuk dalam kategori efisiensi anggaran yang ditetapkan pemerintah.

"Ada empat kriteria yang tidak mengalami pemotongan, yaitu gaji pegawai, layanan dasar prioritas pegawai, layanan publik, dan bantuan sosial. Mitigasi bencana merupakan bagian dari layanan publik, sehingga dipastikan tetap berjalan optimal," jelasnya.

Sebelumnya, BMKG melaporkan bahwa pengurangan anggaran hingga 50 persen berpotensi mengganggu pemeliharaan alat mitigasi hingga 71 persen.

Baca Juga: Pj Gubernur A Damenta Terima Kunjungan Ketua Pengadilan Tinggi Banten

Kondisi ini dapat berdampak langsung pada keakuratan serta kecepatan penyampaian informasi dini bencana seperti cuaca ekstrem, gempa bumi, dan tsunami.

Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama BMKG, Muslihhuddin, mengungkapkan bahwa pemangkasan anggaran bisa menurunkan akurasi informasi cuaca, iklim, gempa bumi, dan tsunami dari 90 persen menjadi hanya 60 persen.