Presiden Prabowo Hadiri Telekonferensi Bahas Swasembada Pangan dan Harga Gabah

Jakarta, 3 Februari 2025 – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menghadiri telekonferensi bersama petani, penyuluh pertanian, kepala dinas provinsi, serta perwakilan Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi). 

Acara yang digelar di Kantor Pusat Kementerian Pertanian ini diikuti oleh sekitar 4.000 peserta dari berbagai daerah.

Baca Juga: Kelangkaan Gas Subsidi 3 Kg Makan Korban, LBH Keadilan: Negara Lalai!

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa swasembada pangan merupakan prioritas utama pemerintah. Ia menekankan bahwa ketahanan pangan berkaitan erat dengan kedaulatan dan kemajuan bangsa.

“Masalah pangan adalah masalah kedaulatan, kemerdekaan, dan keberlanjutan bangsa. Jika ingin menjadi negara maju, ketahanan pangan harus terjamin,” tegas Prabowo.

Salah satu kebijakan utama yang disampaikan dalam telekonferensi adalah penetapan harga gabah kering panen (GKP) sebesar Rp6.500 per kilogram. 

Baca Juga: Bupati Serang Prioritaskan Anggaran 2025 untuk Kepentingan Masyarakat

Presiden menegaskan bahwa keputusan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan menjaga stabilitas ekonomi dalam sektor pertanian.

“Petani adalah tulang punggung produksi pangan nasional. Kesejahteraan mereka harus menjadi prioritas. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan harga GKP di tingkat petani sebesar Rp6.500 per kilogram. Saya siap mengeluarkan peraturan pemerintah untuk mengatur ini,” ungkapnya.

Prabowo juga menegaskan bahwa pengusaha penggilingan padi tetap dapat memperoleh keuntungan, tetapi tidak boleh mengeksploitasi petani dengan menekan harga gabah terlalu rendah. 

Baca Juga: Sertifikasi Halal Gratis untuk UMKM di Tangsel, Begini Cara Daftarnya!

Ia menegaskan bahwa negara siap mengambil langkah tegas jika ditemukan praktik yang merugikan petani.

“Kalau ada pihak yang tidak mau mengikuti aturan, ya sudah, tutup saja penggilingannya. Negara akan turun tangan jika perlu,” ujar Prabowo dengan nada tegas.

Ketua Perpadi, Sutarto Alimoeso, dalam laporannya menyebutkan bahwa beberapa daerah seperti Aceh, NTB, Lampung, dan Pulau Jawa telah mulai memasok beras ke Bulog dengan harga sesuai kebijakan pemerintah.