Achmad Ruyat Ajak Masyarakat Beri Masukan dan Awasi Pembangunan di Bogor

Bogor, bidiktangsel.com– Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Achmad Ruyat mengajak masyarakat untuk memberikan masukan dan turut mengawasi pelaksanaan pembangunan di Jawa Barat khususnya di wilayah Bogor.

Hal ini disampaikannya dalam acara buka bersama komunitas Kucing Hitam di RM Pagi Sore, Bogor pada Selasa (02/04/2024) malam.

Ruyat mengulas kemajuan Bogor yang kian progresif dan berhasil menurunkan tingkat kemiskinan.

Baca Juga: MRBJ Berbagi Kebahagiaan di Bulan Ramadhan dengan Salurkan 250 Kado Lebaran untuk Pahlawan Agama

Namun, ia menyayangkan tingkat kesenjangan yang juga mengalami kenaikan. Ia merujuk pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jawa Barat yang naik dari 73,12 pada tahun 2022 menjadi 73,74 pada tahun 2023.

Sementara di Kabupaten Bogor, IPM meningkat dari 71,20 pada tahun 2022 menjadi 71,78 pada tahun 2023.

Sedangkan di Kota Bogor, IPM mengalami kenaikan dari 77,17 pada tahun 2022 menjadi 77,85 pada tahun 2023.

Di sisi lain, tingkat kemiskinan di Jawa Barat mengalami penurunan dari 4.071.000 jiwa pada tahun 2022 menjadi 3.888.600 jiwa pada tahun 2023.

Jumlah kemiskinan di Kabupaten Bogor juga menurun dari 474.700 jiwa pada tahun 2022 menjadi 453.800 jiwa pada tahun 2023. Di Kota Bogor, angka kemiskinan turun dari 79.200 jiwa pada tahun 2022 menjadi 75.000 jiwa pada tahun 2023.

Baca Juga: PermataBank Syariah Berbagi Kebahagiaan di Bulan Ramadhan dengan Sedekah Makanan Berbuka Puasa

"Namun, tingkat kesenjangan merujuk gini ratio di Jawa Barat naik. Pada tahun 2022 sebesar 0,4170 naik pada tahun 2023 menjadi 0,4250," kata Ruyat.

Ruyat menuturkan, sudah saatnya para pemuda energik yang mampu menurunkan tingkat kesenjangan ekonomi mengambil alih estafet kepemimpinan di Bogor.

"Ini yang muda-muda yang punya kemampuan harus berani tampil ambil alih," ujarnya.

Lebih lanjut, Ruyat memaparkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mencoba melakukan akselerasi pembangunan dengan memberikan bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Bogor dan Kota Bogor untuk membiayai proyek infrastruktur pada tahun sebelumnya.