Mahfud MD: Korupsi Semakin Masif, Demokratisasi Tidak Mempan

Jakarta - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Prof. Mahfud MD, dalam sebuah wawancara di kanal YouTube, mengungkapkan keprihatinannya terhadap masalah korupsi yang semakin merajalela di Indonesia.

Dalam wawancara tersebut, Mahfud MD menyoroti sejumlah aspek terkait korupsi di negeri ini.

Menurut Mahfud MD, meskipun berbagai negara telah menunjukkan penurunan tingkat korupsi melalui perbaikan dalam sistem demokrasi, situasi di Indonesia justru berbeda.

Baca Juga: Benyamin Ajak Masyarakat Pilah Sampah dari Rumah untuk Jaga Lingkungan

Demokratisasi di Indonesia, menurutnya, belum mampu mengatasi masalah korupsi yang semakin meluas.

Mahfud MD menjelaskan bahwa pada era Orde Baru, korupsi sering kali terjadi melalui proyek-proyek yang ditentukan langsung oleh pemerintah.

Namun, situasinya kini telah berubah. Anggota DPR diakui memiliki andil dalam meningkatnya korupsi.

"Mereka dimungkinkan untuk meminta proyek-proyek tanpa anggaran yang memadai, dengan beberapa anggota DPR bahkan menggunakan pesawat bisnis untuk perjalanan pribadi seperti ke Jogja hanya untuk makan gudeg," kata Mahfud MD, yang di kutip dari kanal tersebut.

Baca Juga: Wali Kota Tangsel Apresiasi Sinergi Yayasan Transformasi Bangsa dan Pemkot dalam Gelar Pesta Rakyat

Korupsi saat ini menjadi semakin masif dan melibatkan jumlah yang sangat besar. Kasus-kasus korupsi yang mencapai ratusan miliar atau bahkan triliunan rupiah sudah tidak lagi menghebohkan masyarakat, seperti yang terjadi pada era pemerintahan Orde Baru.

Mahfud MD menambahkan bahwa korupsi telah merambah ke berbagai tingkatan pemerintahan, dari pusat hingga daerah.

"Bahkan, DPR saat ini terlibat dalam menentukan jenis barang yang akan digunakan dalam proyek-proyek, yang seharusnya merupakan tugas pemerintah eksekutif," ujarnya.

Baca Juga: Kejuaraan Olahraga Tradisional Tingkat Kota Tangerang Digelar, Sachrudin: Semangat Lestarikan Olahraga Tradisi

Keprihatinan Mahfud MD terhadap meluasnya korupsi ini adalah sebuah panggilan bagi masyarakat dan pemerintah untuk mengambil tindakan yang lebih serius dalam memberantas korupsi dan meningkatkan efektivitas demokratisasi di Indonesia. (***)