Ciputat, bidiktangsel.com – Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) memperkuat upaya membangun budaya integritas di lingkungan pemerintahan dengan melibatkan keluarga aparatur.
Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie menilai keluarga memiliki peran penting dalam mencegah potensi perilaku koruptif, khususnya di lingkungan pemerintahan tingkat kelurahan.
Hal tersebut disampaikan Benyamin saat memberikan keterangan kepada awak media secara doorstop seusai kegiatan Bimbingan Teknis Keluarga Berintegritas di Ruang Blandongan, lantai 4, Pusat Pemerintahan Kota (Puspemkot) Tangsel, Selasa (15/9/2026).
Baca Juga: Menkeu Suahasil Nazara Tegaskan APBN Harus Tumbuhkan Ekonomi dan Jaga Stabilitas
Benyamin mengatakan, penguatan integritas tidak cukup hanya dilakukan melalui lingkungan kerja. Keluarga, menurut dia, memiliki posisi penting karena menjadi lingkungan terdekat seorang pejabat sekaligus tempat penggunaan penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan.
“Secara alami gaji kita, penghasilan kita, take home pay kita itu untuk keluarga. Sehingga keluarga mempunyai peran yang sangat penting,” ujar Benyamin.
Ia menambahkan, nilai integritas juga berkaitan dengan prinsip moral dan agama. Karena itu, keluarga diharapkan dapat menjadi pengingat bagi pejabat agar menjaga sumber penghasilan dan menghindari penerimaan yang tidak semestinya.
“Kalau umpamanya keluarga dikasih barang haram, semua aliran darah dan seterusnya jadi tidak baik buat keluarga,” katanya.
Baca Juga: CKG Tangsel Tembus 53 Persen, Pemkot Perkuat Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
Pasangan Lurah Dilibatkan dalam Bimtek
Dalam kegiatan tersebut, pasangan dari para lurah di Kota Tangsel turut dilibatkan. Benyamin menyebut terdapat 54 lurah yang menjadi sasaran kegiatan, dengan pasangan masing-masing mengikuti pembekalan.
Ia menjelaskan, keterlibatan pasangan bukan berarti mereka diberi kewenangan untuk mencampuri urusan teknis pemerintahan yang menjadi tugas lurah.
Menurut Benyamin, peran pasangan lebih diarahkan sebagai pengingat dan penguat komitmen integritas di lingkungan keluarga.
“Bukan soal teknis pemerintahan, tugas-tugasnya. Memang mungkin pasangan itu tidak bisa intervensi seperti itu,” jelasnya.