Secara nasional, korupsi PBJ menjadi penyumbang terbesar kasus penegakan hukum. Tangsel, dengan anggaran infrastruktur yang besar, tidak lepas dari risiko serupa.
Potensi Modus: mark-up anggaran, spesifikasi proyek yang diarahkan, hingga pengerjaan yang tidak sesuai kualitas teknis.
Indikasi Lapangan: kerusakan jalan yang cepat, drainase yang tidak berfungsi optimal, atau bangunan sekolah yang tidak memenuhi standar menjadi tanda adanya inefisiensi yang patut diaudit.
3. Pendapatan Asli Daerah (PAD): Kebocoran di Sistem Pungutan
Sebagai kota jasa, PAD Tangsel bertumpu pada pajak restoran, hotel, hiburan, dan parkir. Namun sistem pelaporan yang belum sepenuhnya digital dan real-time membuka ruang negosiasi antara wajib pajak dan oknum petugas.
Risiko: penyetoran pajak yang tidak mencerminkan angka sebenarnya, sehingga menggerus potensi pendapatan daerah.
Mengapa Celah Itu Tetap Ada?
Instrumen pengawasan yang ada tampak belum sepenuhnya efektif. Masalah muncul dari beberapa aspek mendasar:
Pengawasan internal yang belum terintegrasi secara digital.
Minimnya evaluasi independen terhadap kebijakan strategis daerah.
Lemahnya mekanisme kontrol publik dan partisipasi masyarakat.
Kultur birokrasi yang belum sepenuhnya adaptif terhadap prinsip transparansi.