Ciputat, bidiktangsel.com - Skema gaji dan tunjangan pimpinan serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang Selatan kembali menjadi sorotan publik.
Dokumen resmi Pemerintah Kota mengungkap bahwa setiap anggota dewan menikmati berbagai fasilitas bernilai tinggi, mulai dari uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan komunikasi intensif, hingga tunjangan perumahan dengan angka mencapai puluhan juta rupiah per bulan.
Baca Juga: Penegakan Hukum Lingkungan Mandek di Era Hanif Faisol, Pengamat Desak Presiden Lakukan Evaluasi
Berdasarkan data Peraturan Wali Kota, tunjangan perumahan ditetapkan sebesar Rp21,5 juta untuk Ketua DPRD, Rp20,5 juta untuk Wakil Ketua, dan Rp19,5 juta untuk setiap anggota dewan.
Selain itu, tunjangan komunikasi intensif diberikan rata Rp14,7 juta per bulan untuk seluruh anggota.
Padahal, mayoritas anggota DPRD Tangsel diketahui berdomisili di kota ini dan telah memiliki rumah pribadi yang memadai, bahkan terbilang mewah.
Baca Juga: Perusahaan Baru Langsung Kuasai Proyek Internet Puluhan Miliar di Tangselc
Kondisi itu memunculkan pertanyaan publik mengenai relevansi pemberian tunjangan perumahan.
“Logika publik jelas terganggu. Mereka sudah punya rumah sendiri, tapi masih menerima tunjangan perumahan yang nilainya besar. Ini bentuk pemborosan APBD,” ungkap Egi Hendrawan, Pengamat Hukum dan Politik, Senin (16/9/2025).
Sorotan Transparansi Tunjangan Komunikasi
Egi juga menyoroti pemberian tunjangan komunikasi intensif yang dinilai tidak jelas penggunaannya.
Menurutnya, bila alasan pemberian tunjangan ini untuk menyerap aspirasi masyarakat, seharusnya pos anggaran reses sudah mencukupi.
Baca Juga: Wabup Serang Najib Hamas Ajak Lintas Sektor Tanggulangi Penyakit Menular ATM
“Kalau alasannya untuk menyerap aspirasi masyarakat, bukankah sudah ada pos anggaran reses? Mengapa masih dibuat tunjangan bulanan? Ini patut dipertanyakan,” tegasnya.