Kontroversi Tunjangan DPRD Tangsel: Rumah Pribadi Ada, Duit Puluhan Juta Tetap Mengalir

Baca Juga: Pemkot Tangsel Dukung Perseroda PITS Kembangkan SPAM Kali Angke dan Cisadane

Fasilitas Transportasi Berlapis

Selain rumah dan komunikasi, fasilitas transportasi DPRD Tangsel juga dipandang janggal. 

Anggota dewan mendapatkan mobil dinas berikut biaya BBM, tetapi tetap menerima tunjangan transportasi hingga biaya sewa kendaraan ketika kunjungan kerja.

“Publik bisa melihat betapa istimewanya anggota DPRD. Padahal, di sisi lain warga masih menghadapi persoalan pelayanan dasar,” lanjut Egi.

Tuntutan Evaluasi dan Audit

Dengan berbagai keistimewaan tersebut, Egi menilai DPRD Tangsel perlu segera dievaluasi. 

Baca Juga: Polemik Pembangunan Gedung Yayasan Shekinah Glory di Serpong, Benarkah Akan Jadi Gereja?

“Harus ada audit dan rasionalisasi. DPRD bukan lembaga untuk memamerkan kemewahan, melainkan representasi rakyat. Jika fasilitasnya berlebihan, masyarakat wajar kecewa,” ujarnya menegaskan.

Hingga berita ini diturunkan, Wahyudi, Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kota Tangerang Selatan, belum memberikan tanggapan. Konfirmasi wartawan melalui pesan WhatsApp masih diabaikan.

Kini publik menunggu respons DPRD Tangsel: apakah kritik terkait gaji dan tunjangan ini akan dijawab dengan langkah konkret, seperti menunda atau mengurangi alokasi tunjangan tertentu, atau tetap berjalan sesuai regulasi yang berlaku.

(***)