Ini menciptakan ketimpangan yang kontraproduktif terhadap prinsip keadilan anggaran daerah.
Sementara itu, laporan pelaksanaan kegiatan yang berasal dari Pokir cenderung minim transparansi.
Masyarakat kesulitan melacak siapa pelaksana proyek, bagaimana kualitas pelaksanaannya, dan apakah benar program tersebut menjawab kebutuhan masyarakat.
Ironisnya, di saat alokasi Pokir begitu besar, masih banyak warga Tangerang Selatan (Tangsel) yang mengeluhkan kurangnya akses terhadap pelayanan dasar—mulai dari pendidikan, layanan kesehatan, hingga infrastruktur lingkungan.
Evaluasi Total, Bukan Sekadar Formalitas
Evaluasi terhadap sistem Pokir menjadi keharusan, bukan pilihan. Ada tiga langkah mendesak yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kota dan DPRD Tangsel:
- Transparansi Total: Informasi Pokir harus tersedia dalam bentuk yang mudah diakses publik, mencakup rincian kegiatan, nama pelaksana, nilai kontrak, dan target penerima manfaat.
- Pengawasan Kuat: Badan Anggaran DPRD dan Inspektorat Daerah wajib memperkuat pengawasan agar Pokir sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan tidak tumpang tindih dengan program OPD.
- Partisipasi Publik: Lembaga swadaya masyarakat (LSM), akademisi, dan media lokal harus dilibatkan secara aktif dalam proses pengawasan Pokir demi menjaga integritasnya.
Pokir dan Kepercayaan Publik
Ketika Pokir berubah menjadi ruang kompromi politik dan penyalahgunaan anggaran, maka yang menjadi korban sesungguhnya adalah rakyat.
Kepercayaan publik terhadap DPRD sebagai lembaga representatif bisa runtuh, dan ini menjadi ancaman serius terhadap kualitas demokrasi lokal.
Warga Tangsel berhak menuntut transparansi dan efektivitas dari setiap rupiah uang rakyat yang digunakan.
Dan DPRD sebagai lembaga wakil rakyat harus menjawabnya bukan dengan retorika politik, melainkan dengan komitmen nyata untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat. (***)