Masyarakat Pertanyakan Alokasi Anggaran Ratusan Miliar Pokir DPRD Kota Tangerang Selatan

Oleh: Junaidi Rusli (Bang Edoy) – Wartawan Senior

KOTA TANGERANG SELATAN – Masyarakat kini mulai mempertanyakan alokasi anggaran Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel) yang nilainya mencapai Rp 100 miliar pada tahun anggaran 2023.

Berdasarkan data dari situs Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tangsel, setiap dari 50 anggota DPRD menerima alokasi Pokir sebesar Rp 2 miliar per tahun.

Transparansi anggaran publik menjadi sorotan tajam seiring meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi keuangan daerah. 

Pokir, yang sejatinya adalah wadah penyaluran aspirasi rakyat oleh wakilnya di legislatif, kini dituding hanya menjadi sarana bagi-bagi proyek yang sarat dengan kepentingan politik.

Baca Juga: Majelis Taklim Jadi Pilar Karakter dan Identitas Warga Tangsel, Bukan Sekadar Pengajian

Dari Aspirasi Rakyat Menjadi Proyek Politik?

Pokir seharusnya menjadi jembatan antara hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dengan program yang dibutuhkan warga. 

Namun dalam praktiknya, mekanisme ini kerap disalahgunakan.

Proyek-proyek yang dihasilkan dari Pokir sering kali tidak strategis: perbaikan jalan yang berulang dalam satu tahun, pembangunan drainase yang tidak berfungsi, hingga pengadaan alat-alat pertanian yang tidak sesuai kebutuhan petani.

Kondisi ini memicu munculnya pertanyaan dari masyarakat: Apakah anggaran Pokir benar-benar digunakan untuk kesejahteraan rakyat atau justru menjadi celah bagi praktik politik transaksional?

Baca Juga: #IngatNomorDarurat: Upaya Damkar Tangsel Edukasi Masyarakat tentang Pentingnya Nomor Darurat

Ketimpangan dan Kurangnya Akuntabilitas

Distribusi Pokir antar anggota DPRD pun tak lepas dari sorotan. Beberapa laporan menyebutkan bahwa jumlah dan pelaksanaan Pokir kerap bergantung pada fraksi politik dan kedekatan dengan eksekutif daerah.