Pemerintah daerah dan DPRD diharapkan hadir sebagai penengah untuk memastikan proyek tidak hanya memfasilitasi kepentingan bisnis, tetapi juga berpihak pada keselamatan, kenyamanan, dan keberlanjutan lingkungan masyarakat.
Jika PT JRP dan pemerintah tidak segera melakukan kajian ulang dan melibatkan publik secara transparan, konflik horizontal seperti ini berpotensi meningkat dan menimbulkan ketegangan sosial yang lebih luas di masa mendatang.
(***)