Pemerintah daerah dan DPRD diharapkan hadir sebagai penengah untuk memastikan proyek tidak hanya memfasilitasi kepentingan bisnis, tetapi juga berpihak pada keselamatan, kenyamanan, dan keberlanjutan lingkungan masyarakat.
Jika PT JRP dan pemerintah tidak segera melakukan kajian ulang dan melibatkan publik secara transparan, konflik horizontal seperti ini berpotensi meningkat dan menimbulkan ketegangan sosial yang lebih luas di masa mendatang.
(***)
Artikel Terkait
Pandeglang Matangkan Persiapan Lomba Posyandu Nasional 2025, Bupati Dewi Setiani Tegaskan Komitmen Tangani Stunting
FLS2N Pandeglang Tanamkan Nilai Perjuangan, Kreativitas, dan Cinta Budaya Sejak Dini
Bupati Pandeglang Serahkan SK CPNS Formasi 2024: Dorong Inovasi dan Integritas ASN Muda
Kegiatan Multi Lomba Tingkat Rayon 1 Pandeglang: Ajang Strategis Gali Potensi Siswa Pandeglang Lewat Seni, Sains, dan Agama
TPA Cipeucang Overcapacity, Sampah Menumpuk di Pasar Cantik Ciputat: Solusi Mendesak dan Jangka Panjang Diperlukan